Loyalty and ideological ties of politicians to political parties in the reform era are still fairly low. This is evident from the strengthening of the tendency of the migration (crossing over the fence) of the politicians from one political party to the other. The phenomenon of migration does not only happen with politicians at the national politics, it also occurs ...

Loyalitas dan ikatan ideologis para politisi terhadap partai politik era reformasi terbilang masih rendah. Hal itu terlihat dari menguatnya kecenderungan perpindahan (migrasi) alias lompat pagar para politisi dari satu ke partai lainnya. Fenomena migrasi para politisi ini tidak hanya di perpolitikan nasional, tetapi juga terjadi di daerah. Fenomena politisi pindah partai sebenarnya bukan hal baru sepanjang tiga belas tahun perjalanan ...

Indication of the involvement of some penitentiary officials has been proven. The arrests the Head of the Special Narcotics Penitentiary of Nusakambangan, Marwan Adli, two employees of the penitentiary, and a convict named Hartoni have proven the indication. The National Narcotics Agency (BNN) arrested them for allegedly maintaining illegal network of prison drug dealers and international drug dealers. (Kompas, March ...

Peredaran narkotika saat ini sudah sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Peredarannya telah memasuki wilayah penjara yang steril dan diduga mendapatkan serta melibatkan petugas dan pejabat lembaga pemasyarakatan (LP). Indikasi keterlibatan beberapa pejabat dan petugas LP dalam peredaran narkotika akhirnya tidak terbantahkan. Penangkapan kepala LP Khusus Narkotika Nusakambangan Marwan Adli, dua pegawai LP, dan narapidana bernama Hartoni menjadi menjadi bukti dari ...

It is mandated by the Article 34 and Paragraph 4 of the 1945 Constitution that the state will develop a social security system for everyone. If referring to the Article 34 and Paragraph 4 of the 1945 Constitution and the Law on the national System of Social Insurance (SJSn), Law number 40/2004 already carries out the mandate of the Constitution. ...

Merujuk pada UUD 1945 Pasal 34 Ayat 4, yakni negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat di atas, maka Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No. 40 Tahun 2004 sudah melaksanakan mandat UUD 1945 tersebut. Atmosfir yang terasa ketika membaca UU No. 40 Tahun 2004 adalah atmosfir perlindungan, atmosfir keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, Pasal 1 ...

The teror of physical and psychological violence against children repeats in early 2011. Sartono, a toy seller from Cirebon, was arrested early this year. he was accused to have been molested 96 children in the ages of around 14-17 years old. It is like having deja vu, even though on a slightly different scale. In January 2010, people were shocked ...

Teror kekerasan fisik dan psikis terhadap kehidupan anak-anak ternyata terus berulang di awal 2011 ini. Tersebutlah nama Sartono, penjual mainan asal Cirebon yang ditangkap pada awal tahun ini karena telah mencabuli 96 anak usia sekitar 14-17 tahun. Kita seperti mengalami de javu, meski dalam skala yang sedikit berbeda. Di Januari 2010, publik dikejutkan olek kasus Baekuni alias Babe yang telah ...

The wide authority of DIY always sparks conflicts between the local people and culture and the national government interests. These conflicts shall be settled by providing a regulation for the implementation of governmental activities. This is immediately required as Law No. 3/ 1950 of the Formation of the Special Region of Yogyakarta and other related regulations do not completely cover ...

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu bersinggungan dengan pemerintah pusat, masyarakat dan budaya daerah mengharuskan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan pemerintahannya. Hal ini diperlukan mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ‘belum’ mengatur secara tuntas dan ...