Tahun 2025 menjadi salah satu periode yang paling menantang bagi kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Serangkaian peristiwa politik, keamanan, dan sosial memperlihatkan bagaimana ruang kebebasan sipil mengalami penyempitan signifikan. Momen puncaknya terjadi pada akhir bulan Agustus 2025 ketika wacana kenaikan gaji dan tunjangan DPR memicu protes publik berskala nasional. Protes tersebut tidak hanya menyoroti isu remunerasi pejabat, ...

Jelang akhir 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research kembali menerbitkan laporan analisis kebijakan tahunan INDONESIA 2025. Publikasi ini hadir di tengah dinamika, jika bukan kegaduhan, kebijakan nasional di berbagai sektor. Laporan tahunan ini menegaskan komitmen kami sebagai lembaga penelitian kebijakan publik untuk terus berkontribusi melalui analisis dan rekomendasi yang kontekstual, relevan, responsif, serta kritis secara konstruktif terhadap ...

Ada satu lantunan lagu yang selalu terngiang ketika Indonesia berhadapan dengan kondisi bencana alam saat ini. Lagu tersebut adalah ”Berita Kepada Kawan” yang rilis pada tahun 1996 yang dilantunkan penyanyi kondang Indonesia, Ebiet G. Ade. Beberapa bait lagu ini, terutama bait terakhir, sangat relevan dengan kondisi saat ini: Barangkali di sana ada jawabnya Mengapa di tanahku terjadi bencana   Mungkin ...

Kabar bahwa Bandara Industrial Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali beroperasi tanpa kehadiran petugas Bea Cukai maupun Imigrasi (CNN Indonesia, 26/11/2025) menegaskan satu hal penting: negara sedang kehilangan kendali atas fungsi-fungsi dasarnya. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan kegagalan tata kelola yang menyentuh inti dari tata kelola moderen, siapa yang sebenarnya mengendalikan arus barang, orang, dan potensi risiko lintas batas ...

Greetings From The Indonesian Institute, The November-December 2025 edition of the Indonesian Update presents critical analyses of economic, legal, political, and social developments that have influenced Indonesian public policy at the beginning of this year. The main report “Examining Child Protection in Indonesia from the Threats of Cigarettes,” highlights the health risks children face due to cigarette consumption and exposure. ...

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggulirkan wacana pemerintah untuk meredenominasi mata uang Rupiah. Secara umum, redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya (Alhusain, 2012). Dogarawa (2007) dalam Karnadi dan Adijaya (2017) menjelaskan bahwa redenominasi adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengubah nilai denominasi mata uangnya dengan rasio tertentu. Redenominasi dapat mengubah nilai mata uang Rp1.000 menjadi Rp1, ...

Update Indonesia edisi November – Desember 2025 menghadirkan analisis kritis terkait perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan isu sosial yang memengaruhi kebijakan publik Indonesia pada awal tahun ini. Laporan utama berjudul Menelaah Perlindungan Anak di Indonesia dari Ancaman Rokok menyoroti risiko kesehatan yang dihadapi anak-anak akibat konsumsi dan paparan rokok. Tulisan ini menekankan perlunya perlindungan hukum yang efektif, regulasi yang tegas, ...

Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, telah resmi mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada perayaan Hari Pahlawan Nasional. Berdasarkan survei persepsi yang dilakukan oleh Intelligence National Security Studies/INSS (2025), 84,25% dari 1.200 responden, lewat telepon (“tele survey”), menyatakan mereka setuju Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan. INSS juga menyampaikan bahwa 16,09% menyatakan kontroversi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ...

Penelitian ini menelaah bagaimana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mencerminkan pergeseran makna antara narasi keamanan dan kontrol sipil. Pemerintah dan DPR berargumen bahwa revisi diperlukan untuk menjawab tantangan keamanan modern serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021. Namun, masyarakat sipil menilai proses pembahasannya berlangsung terburu-buru, tidak transparan, dan minim partisipasi publik yang bermakna. ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi INDONESIA 2025. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul “Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Research Associate, TII. Analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa pemisahan jadwal berpotensi meningkatkan efisiensi teknis dan memperkuat kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, sekaligus mengurangi beban ...