Ketua Badan Litbang Partai Golkar, Indra J Piliang mewanti-wanti untuk mewaspadai calon legislatif incumbent (petahana) dalam Pemilu Legislatif 9 April mendatang. Menurut dia, incumbent bisa menggunakan pengaruhnya untuk menekan pegawai yang ada di jajarannya, untuk memilih sang incumbent.

‘Bisa saja incumbent menggunakan pengaruhnya untuk menekan pegawai bersangkutan untuk memilih dia, sekalian dengan keluarganya, dan lingkungannya. Jika tidak mau, pegawai dimutasi. Hal ini lazim dilakukan, apalagi tidak ada dasar hukum yang melarang incumbent untuk melakukan perbuatan itu, jelasnya saat diskusi ‘Mengantisipasi Kecurangan Dalam Pemilu 2014’, di The Indonesian Institute, kemarin.

Selain itu Indra juga menekankan tentang sistem quick count. Ada lembaga survey yang mengumumkan hasil survey di Papua, padahal di Jakarta perhitungan belum selesai, karena perbedaan waktu. ‘Hal ini bisa mempengaruhi pemilih, bahwa lebih baik dia memilh partai yang sudah dipekirakan menang, daripada memilih yang kalah,’ jelas Indra.

Indra juga mewanti-wanti tentang jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia yang berjumlah 560 ribu. Karena itu pengawasan diperlukan, terutama TPS di tempat terpencil. ‘Disinilah tempat yang bisa menjadi permainan elit politik’

Jika ini semua sudah bisa diatur, maka saat sengketa pemilu harus bermuara di Mahkamah Konstitusi, hakim MK bisa memeriksa perkara secara efisien. ‘Bayangkan jika pada saat bersamaan, ribuan perkara masuk ke MK. Karena itu dengan kebijakan formulir C1 yang behologram, bisa meringankan kerja MK, tinggal lihat saja mana yang palsu,’ jelas dia.

Sumber: Beritabatavia.com.