Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak memaksakan menunjuk perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur, “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur, karena bertentangan dengan aturan hukum yang ada,” ujar Arfianto di Jakarta, Rabu (31/1/2018). Ia menambahkan, jika penunjukan untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, maka seyogyanya pencegahan kerawanan ...

Jakarta – Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak memaksakan menunjuk perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur. “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur,” ujar Arfianto di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan hal tersebut jelas bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Kemudian jika alasan penunjukan untuk mencegah ...

Pemilihan umum yang akan berlangsung di Tanah Air tampaknya belum dapat terbebas dari isu politik uang. Belakangan isu ini kembali mencuat setelah muncul pengakuan dari salah satu kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti tentang adanya permintaan mahar politik sebesar Rp40 miliar. La Nyalla mengaku ditanyakan kesanggupannya untuk menyediakan dana Rp40 miliar guna membayar saksi pilkada, jika mau menerima rekomendasi dari ...

Jakarta – Pemilihan umum yang akan berlangsung di Tanah Air tampaknya belum dapat terbebas dari isu politik uang. Belakangan isu ini kembali mencuat setelah muncul pengakuan dari salah satu kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti tentang adanya permintaan mahar politik sebesar Rp40 miliar. La Nyalla mengaku ditanyakan kesanggupannya untuk menyediakan dana Rp40 miliar guna membayar saksi pilkada, jika mau menerima rekomendasi ...

Jakarta,- Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Komisi Pemilihan Umum perlu membuat terobosan untuk menjawab pernyataan kader Gerindra La Nyalla Mattalitti soal keperluan dana saksi Pilkada sebesar Rp40 miliar. “Menurut saya melihat pernyataan La Nyalla terkait dana saksi tersebut, bukan lah sesuatu yang baru. Diperlukan terobosan oleh KPU yaitu dengan mendorong parpol dan calon kepala daerah untuk menginformasikan ...

Tangani Politik Uang, Jaksa Intelijen Disiapkan Jakarta. Mahar politik yang terjadi dalam pelaksanaan Pe­milihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 akan merusak proses demokrasi. Karena­nya, pilkada serentak harus menerapkan tindak­an antikorupsi. Di sisi lain, menjelang proses Pilka­da Serentak 2018, Kejaksaan Agung juga menyiapkan jaksa intelijen untuk memantau praktik politik uang. Peman­tauan tersebut tersebar di seluruh daerah. “Proses pilkada ini adalah proses de­mokrasi. ...

Jakarta – Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Komisi Pemilihan Umum perlu membuat terobosan untuk menjawab pernyataan kader Gerindra La Nyalla Mattalitti soal keperluan dana saksi Pilkada sebesar Rp 40 miliar. “Menurut saya melihat pernyataan La Nyalla terkait dana saksi tersebut, bukanlah sesuatu yang baru. Diperlukan terobosan oleh KPU yaitu dengan mendorong parpol dan calon kepala daerah untuk menginformasikan ...

Komisi Pemilihan Umum perlu membuat terobosan untuk menjawab pernyataan kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti soal adanya anggaran untuk keperluan saksi dalam Pilkada 2018 sebesar Rp 40 miliar. “Saya melihat pernyataan La Nyalla terkait dana saksi tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Diperlukan terobosan oleh KPU yaitu dengan mendorong parpol dan calon kepala daerah untuk menginformasikan kepada publik terkait dari mana ...

Jakarta- Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Komisi Pemilihan Umum perlu membuat sebuah terobosan untuk menjawab pernyataan kader Gerindra La Nyalla Mattalitti soal keperluan dana saksi Pilkada sebesar Rp40 miliar. “Menurut saya melihat pernyataan La Nyalla terkait dana saksi tersebut, bukan lah sesuatu yang baru. Diperlukan terobosan oleh KPU yaitu dengan mendorong parpol dan calon kepala daerah untuk ...

PEMBENTUKAN Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan suatu keharusan dan keniscayaan. Lembaga tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kita sudah menunggu ini. Kita bersyukur hari ini ada pelantikan Kepala BSSN. Dengan dilantiknya beliau, segera akan disusun format organisasinya bagaimana strukturnya,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, di Kompleks Istana Kepresidenan, ...