OMNIBUS Law yang tengah dibahas DPR bersama Pemerintah dapat menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan peringkat Indeks Kemudahan Berusaha atau yang dikenal dengan Ease of Doing Business (EODB) 2020. Berdasarkan laporan Bank Dunia terkait EODB 2020, Indonesia menempati urutan ke-73 dari 190 negara yang disurvei. Beberapa indikator yang merupakan ketertinggalan Indonesia, antara lain Memulai Usaha, Konstruksi Perizinan, Pendaftaran Properti, Perdagangan ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Bidang Ekonomi dari The Indonesian Institute (TII) Rifki Fadila menilai, Omnnibus Lawa bisa meminimalisir terjadinyta praktik korupsi secara institusional di sektor manufaktur. Dia mengatakan, hal itu karena adanya pengurangan biaya transaksi pada perizinan usaha dan investasi. “Sektor manufaktur merupakan bidang yang paling rentan terkena biaya-biaya yang tidak diperlukan,” kata Rifki Fadilah dalam keterangan di Jakarta, Senin ...

Bisnis.com, JAKARTA – Rifki Fadilah, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), menilai Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU)  dapat menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan peringkat Indeks Kemudahan Berusaha atau yang dikenal dengan Ease of Doing Business (EODB) 2020. Berdasarkan laporan Bank Dunia terkait EODB 2020, Indonesia menempati urutan ke-73 dari 190 negara yang disurvei. Beberapa ...

Liputan6.com, Jakarta – Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Rifki Fadilah menilai Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan peringkat Indeks Kemudahan Berusaha atau yang dikenal dengan Ease of Doing Business (EODB) 2020. Berdasarkan laporan Bank Dunia terkait EODB 2020, Indonesia menempati urutan ke-73 dari 190 negara yang disurvei. ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memprioritaskan warga yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) presiden. Selain itu, warga yang belum menerima bantuan reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan bantuan pemerintah provinsi juga akan diutamakan. “Karena data yang diluar DTKS ini adalah kelompok yang harus mendapat perhatian, terutama mereka yang sebelumnya tidak miskin ...

Jakarta, Gatra.com –  Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Rifki Fadilah menilai Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah dibahas DPR bersama Pemerintah dapat menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan peringkat Indeks Kemudahan Berusaha atau yang dikenal dengan Ease of Doing Business (EODB) 2020. Data laporan Bank Dunia terkait EODB 2020, Indonesia menempati urutan ke-73 ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Persoalan mengenai data penerima bantuan sosial (bansos) terjadi akibat sengkarut pengelolaan data selama ini di Indonesia. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Arfianto Purbolaksono, mengatakan bahwa keberadaan data sering kali diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan. Bahkan, menurut Arifianto, data yang dimiliki oleh pemerintah tumpang-tindih antara satu instansi kementerian dengan kementerian lainnya. ...

AKURAT.CO, Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, muncul persoalan penyaluran bantuan sosial (Bansos) di sejumlah daerah. Akibatnya, banyak masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono meniliai kondisi tersebut disebabkan karena sengkarutnya pengelolaan data selama ini di Indonesia. Menurut Anto seringkali keberadaan data diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Bahkan data ...

Suara.com – Semrawutnya penyaluran bantuan sosial terjadi di kala pandemi Virus Corona atau Covid-19 menunjukan amburadulnya pengelolaan data yang dilakukan pemerintah selama ini. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Arfianto Purbalaksono menilai, keberadaan data seringkali diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin data antara satu kementerian dengan kementerian lainnya ...

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia saat ini dinilai tengah mengalami resesi demokrasi yang cukup tajam. Jika tidak diantisipasi dan dimitigasi dengan baik diyakini dapat mengancam sendi-sendi kehidupan berdemokrasi nasional yang berujung pada perpecahan. “Ada fenomena kemunduran (demokrasi) yang serius, terutama di negara-negara middle low seperti Indonesia yang masih mencari cara menemukan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi,” kata Pengamat politik Universitas Brawijaya, Faishal ...