REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Adinda Tenriangke Muchtar menilai Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dapat membantu perekonomian nasional. Namun, ia meminta semua masukan dan catatat kritis dari berbagai pihak harus dipertimbangkan dalam pembahasan omnibus law. Adinda mengatakan, regulasi itu berpotensi meningkatkan investasi dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. “Salah satu permasalahan yang menghambat investasi dan kemudahan ...

DIREKTUR Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dapat mengungkit perekonomian Indonesia. RUU ini sejalan upaya meningkatkan investasi dan kemudahan usaha namun beberapa poin didalamnya harus diperbaiki. “Salah satu permasalahan yang menghambat investasi dan kemudahan berusaha adalah regulasi yang gemuk dan tumpang tindih, sehingga menambah beban biaya dan waktu, serta ...

SURABAYA, CAKRAWALA.CO – Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dengan berbagai elemen masyarakat.  Adinda Tenriangke Muchtar  dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dalam keterangan tertulis  hari ini mengatakan bahwa, Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga menggarisbawahi banyaknya ...

Penyaluran bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta banyak yang tidak tepat sasaran. Salah satu anggota DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak, mengaku masuk dalam data penerima bansos. Jhonny yang bukan termasuk kategori penerima bansos diketahui masuk sebagai penerima bansos untuk Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Ia pun menyatakan akan menolak bansos tersebut. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI ...

TANGERANGNEWS.com-The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) memiliki potensi positif untuk ekonomi. Namun, TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. Direktur Eksekutif TII Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan, RUU Ciptaker sendiri sejak awal memang tidak lepas dari kebutuhan untuk memenuhi target pemerintah, dalam meningkatkan investasi dan ...

Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dengan berbagai elemen masyarakat. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengatakan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. “RUU Cipta Kerja ...

Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dengan berbagai elemen masyarakat. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengatakan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. “RUU Cipta Kerja ...

Palapanews.com- The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) memiliki potensi positif untuk ekonomi. Namun, TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. Direktur Eksekutif TII Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan, RUU Ciptaker sendiri sejak awal memang tidak lepas dari kebutuhan untuk memenuhi target pemerintah, dalam meningkatkan investasi dan ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) siap untuk menyalurkan skema bantuan sosial (bansos) sebagai respons penanganan Covid-19 bagi kelompok masyarakat rentan. Secara simbolik, Kemensos melepas distribusi bansos sembako di DKI Jakarta dan menyusul daerah lainnya. Namun pemerintah harus memperbarui data masyarakat yang berhak menerima bansos. Apalagi, menurut peneliti bidang sosial The Indonesian Institute, Nopitri Wahyuni, di masa ...

Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia dinilai belum memiliki daya paksa yang kuat untuk dapat ditaati masyarakat. Dalam laporan April 2020, Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y. Guzasiah mengatakan PP Nomor 21/2020 yang diterbitkan pada 31 Maret 2020 lalu sekadar formalitas belaka. Menurutnya, ...