The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Laporan utama bulan ini menyoroti meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah berbagai krisis efisiensi birokrasi. Analisis ini mengulas ketimpangan antara tingginya antusiasme publik dan stagnasi reformasi birokrasi, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Di bidang ekonomi, kami menghadirkan dua ulasan utama. Pertama, potensi ekonomi hidrogen sebagai energi alternatif dan arah kebijakan Indonesia ...

Tanggal 1 Mei selalu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Di momen ini, masyarakat sipil biasanya turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak buruh. Namun, May Day 2025 justru diwarnai penangkapan sejumlah orang oleh aparat kepolisian, termasuk paramedis dan paralegal yang sedang bertugas memberikan bantuan kesehatan dan hukum. Penangkapan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai perlindungan terhadap aktor-aktor pendukung dalam ...

The May 2025 edition of the Indonesian Update presents a variety of sharp and critical analyses of contemporary issues affecting the direction of national development. This month’s main report highlights the losses experienced by the beneficiaries and partners of the Free Nutritious Meals program. Using a legal approach, we examine how unprepared policy design and weak implementing regulations can have ...

RUU Polri kembali menjadi sorotan publik setelah wacana perluasan kewenangan Polri menuai kritik, mulai dari diskresi penyadapan hingga lemahnya sistem pengawasan. DPR pun menyatakan siap membahas RUU ini setelah menerima Surpres dari Presiden. Untuk mendorong partisipasi publik yang bermakna, The Indonesian Institute mengundang Anda dalam diskusi multiperspektif guna memahami isu ini lebih dalam dan mendorong reformasi kepolisian yang berpihak pada ...

Edisi Mei 2025 dari Update Indonesia menghadirkan beragam analisis tajam dan kritis terhadap isu-isu kontemporer yang memengaruhi arah pembangunan nasional. Laporan utama bulan ini menyoroti kerugian yang dialami penerima manfaat dan mitra program Makan Bergizi Gratis. Melalui pendekatan hukum, kami menelaah bagaimana ketidaksiapan desain kebijakan dan lemahnya regulasi pelaksana dapat menimbulkan dampak negatif bagi kelompok yang seharusnya dilindungi dan diberdayakan. ...

Akuntabilitas dan transparansi kinerja menteri menjadi isu krusial dalam 200 hari kerja Kabinet Merah Putih. Meski media sosial digunakan, komunikasi publik masih lemah, koordinasi antar lembaga tumpang tindih, dan partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat simbolik. Bagaimana seharusnya mekanisme pengawasan terhadap para menteri dibangun? Reformasi seperti apa yang dibutuhkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan? Yuk, bahas bersama para ahli dalam ...

Bali, surga dunia, kini berhadapan dengan krisis sosial dan lingkungan yang makin parah. Alih fungsi lahan, eksploitasi pariwisata, privatisasi pantai, perlahan menggerus keseimbangan Bali yang selama ini dijaga lewat nilai luhur Tri Hita Karana. 🌱 Dalam video ini, kita akan membahas: ✨ Data terkini soal produksi beras dan hilangnya sawah di Bali ✨ Ancaman terhadap warisan budaya Subak ✨ Efek ...

Pada hari rabu, 7 Mei 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) merilis evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih. Catatan pada skor tertinggi diraih indikator komunikasi publik (77,6%), meskipun disampaikan masih banyak catatan. Sementara partisipasi publik jadi yang terendah (42,7%) karena politik yang terlalu sentralistik dan transaksional. Dalam evaluasi 200 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli ...

The April 2025 edition of Update Indonesia opens its main report with an increasingly relevant issue: the threat to mental health under the shadow of state policies. Amidst the growing complexity of public policies that touch various aspects of citizens’ lives, this report shall examine how regulations, particularly those related to education, employment, and social security, could generate psychological pressure, ...

Meskipun membawa semangat pemerataan, pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak luput dari pro dan kontra. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana agar program ini tidak justru menormalisasi eksklusi sosial bagi kelompok miskin. Lalu, bagaimana agar kebijakan ini tepat sasaran dan inklusif? Temukan jawabannya pada The Indonesian Forum Seri 119 yang diadakan oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), dengan topik “Membedah ...