The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Edisi Mei 2025 dari Update Indonesia menghadirkan beragam analisis tajam dan kritis terhadap isu-isu kontemporer yang memengaruhi arah pembangunan nasional. Laporan utama bulan ini menyoroti kerugian yang dialami penerima manfaat dan mitra program Makan Bergizi Gratis. Melalui pendekatan hukum, kami menelaah bagaimana ketidaksiapan desain kebijakan dan lemahnya regulasi pelaksana dapat menimbulkan dampak negatif bagi kelompok yang seharusnya dilindungi dan diberdayakan. ...

Akuntabilitas dan transparansi kinerja menteri menjadi isu krusial dalam 200 hari kerja Kabinet Merah Putih. Meski media sosial digunakan, komunikasi publik masih lemah, koordinasi antar lembaga tumpang tindih, dan partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat simbolik. Bagaimana seharusnya mekanisme pengawasan terhadap para menteri dibangun? Reformasi seperti apa yang dibutuhkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan? Yuk, bahas bersama para ahli dalam ...

Bali, surga dunia, kini berhadapan dengan krisis sosial dan lingkungan yang makin parah. Alih fungsi lahan, eksploitasi pariwisata, privatisasi pantai, perlahan menggerus keseimbangan Bali yang selama ini dijaga lewat nilai luhur Tri Hita Karana. 🌱 Dalam video ini, kita akan membahas: ✨ Data terkini soal produksi beras dan hilangnya sawah di Bali ✨ Ancaman terhadap warisan budaya Subak ✨ Efek ...

Pada hari rabu, 7 Mei 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) merilis evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih. Catatan pada skor tertinggi diraih indikator komunikasi publik (77,6%), meskipun disampaikan masih banyak catatan. Sementara partisipasi publik jadi yang terendah (42,7%) karena politik yang terlalu sentralistik dan transaksional. Dalam evaluasi 200 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli ...

The April 2025 edition of Update Indonesia opens its main report with an increasingly relevant issue: the threat to mental health under the shadow of state policies. Amidst the growing complexity of public policies that touch various aspects of citizens’ lives, this report shall examine how regulations, particularly those related to education, employment, and social security, could generate psychological pressure, ...

Meskipun membawa semangat pemerataan, pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak luput dari pro dan kontra. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana agar program ini tidak justru menormalisasi eksklusi sosial bagi kelompok miskin. Lalu, bagaimana agar kebijakan ini tepat sasaran dan inklusif? Temukan jawabannya pada The Indonesian Forum Seri 119 yang diadakan oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), dengan topik “Membedah ...

Update Indonesia edisi April 2025 membuka laporan utamanya dengan isu yang kian relevan: ancaman kesehatan mental dalam bayang-bayang kebijakan negara. Di tengah semakin kompleksnya kebijakan publik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan warga, laporan ini menelaah bagaimana regulasi baik yang menyangkut sektor pendidikan, ketenagakerjaan, maupun keamanan sosial dapat menimbulkan tekanan psikologis, terutama bagi kelompok rentan. Dengan menyoroti kurangnya infrastruktur dan kebijakan ...

“Trump vs. The World: Meramal Ekonomi Indonesia Pascatarif 32%” Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan menetapkan kebijakan tarif baru terhadap berbagai negara pada momen yang ia sebut sebagai “Hari Pembebasan.” Indonesia menjadi salah satu negara terdampak, dengan tarif impor baru sebesar 32%. Kebijakan ini berpotensi menekan kinerja ekspor nasional, memperburuk arus modal keluar (capital outflow), serta memicu pelemahan nilai ...

The March 2025 edition of the Indonesia Update presents a major report on the perspectives of economic freedom and human capital for environmental sustainability in Indonesia. This discussion highlights the linkages between economic policies, investments in human resources, and environmental sustainability strategies to ensure inclusive and sustainable development. Through this report, we explore the challenges and opportunities in achieving a ...

Efisiensi Anggaran: Inovasi atau Pembatasan bagi Daerah? Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran semakin menjadi sorotan, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal. Kebijakan ini mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam pengelolaan anggaran, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan operasional, dari layanan publik hingga insentif inovasi kebijakan. Apakah efisiensi anggaran mampu memicu inovasi daerah, atau justru membatasi ...