The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Kajian tengah tahun (Policy Assessment) 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menganalisis beragam isu kebijakan publik yang penting dan hangat untuk disuarakan. Di bidang ekonomi, kajian mixed methods ini mengulas tentang kesiapan dan kerentanan pemerintah provinsi dalam menghadapi perubahan iklim, serta rekomendasi kebijakan untuk pemerintah provinsi maupun pusat. Analisis studi merujuk pada studi data Notre Dame ...

Tara Westover dibesarkan di keluarga ekstremis, gak pernah sekolah sampai umur 17. Tapi dia berani keluar, belajar dari nol, dan akhirnya jadi doktor di Cambridge. Pendidikan bukan hanya soal gelar. Pendidikan itu tentang bertanya, berpikir, berani, dan berdaya. Episode terbaru Ngobrol Kebijakan (Ngobi) ini, akan ngajak kamu buat refleksi bareng tentang pendidikan, harapan, dan sistem yang sering bikin frustrasi. Untuk ...

The June 2025 edition of the Indonesian Update presents a variety of critical analyses of the policy, social, and legal dynamics that influence the direction of national development. This month’s main report highlights the growing interest of the public in becoming State Civil Apparatus (ASN) amidst various bureaucratic efficiency crises. This analysis examines the disparity between high public enthusiasm and ...

📖 The Indonesian Forum Seri 121: Menulis Ulang Sejarah, Edisi Aman Terkendali Siapa yang menulis ulang sejarah? Untuk penulisan ulang sejarah dilakukan? Wacana revisi sejarah nasional kembali ramai, terutama di tengah perubahan kurikulum dan kebijakan negara. Penulisan sejarah tak lagi netral, melainkan medan tarik-menarik antara kebenaran akademik dan agenda kekuasaan. Bagaimana memastikan sejarah ditulis secara inklusif, akurat, dan bebas dari ...

Laporan utama bulan ini menyoroti meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah berbagai krisis efisiensi birokrasi. Analisis ini mengulas ketimpangan antara tingginya antusiasme publik dan stagnasi reformasi birokrasi, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Di bidang ekonomi, kami menghadirkan dua ulasan utama. Pertama, potensi ekonomi hidrogen sebagai energi alternatif dan arah kebijakan Indonesia ...

Tanggal 1 Mei selalu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Di momen ini, masyarakat sipil biasanya turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak buruh. Namun, May Day 2025 justru diwarnai penangkapan sejumlah orang oleh aparat kepolisian, termasuk paramedis dan paralegal yang sedang bertugas memberikan bantuan kesehatan dan hukum. Penangkapan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai perlindungan terhadap aktor-aktor pendukung dalam ...

The May 2025 edition of the Indonesian Update presents a variety of sharp and critical analyses of contemporary issues affecting the direction of national development. This month’s main report highlights the losses experienced by the beneficiaries and partners of the Free Nutritious Meals program. Using a legal approach, we examine how unprepared policy design and weak implementing regulations can have ...

RUU Polri kembali menjadi sorotan publik setelah wacana perluasan kewenangan Polri menuai kritik, mulai dari diskresi penyadapan hingga lemahnya sistem pengawasan. DPR pun menyatakan siap membahas RUU ini setelah menerima Surpres dari Presiden. Untuk mendorong partisipasi publik yang bermakna, The Indonesian Institute mengundang Anda dalam diskusi multiperspektif guna memahami isu ini lebih dalam dan mendorong reformasi kepolisian yang berpihak pada ...

Edisi Mei 2025 dari Update Indonesia menghadirkan beragam analisis tajam dan kritis terhadap isu-isu kontemporer yang memengaruhi arah pembangunan nasional. Laporan utama bulan ini menyoroti kerugian yang dialami penerima manfaat dan mitra program Makan Bergizi Gratis. Melalui pendekatan hukum, kami menelaah bagaimana ketidaksiapan desain kebijakan dan lemahnya regulasi pelaksana dapat menimbulkan dampak negatif bagi kelompok yang seharusnya dilindungi dan diberdayakan. ...

Akuntabilitas dan transparansi kinerja menteri menjadi isu krusial dalam 200 hari kerja Kabinet Merah Putih. Meski media sosial digunakan, komunikasi publik masih lemah, koordinasi antar lembaga tumpang tindih, dan partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat simbolik. Bagaimana seharusnya mekanisme pengawasan terhadap para menteri dibangun? Reformasi seperti apa yang dibutuhkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan? Yuk, bahas bersama para ahli dalam ...