The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Kajian akhir tahun di bidang politik yang dilakukan oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (The Indonesian Institute), INDONESIA 2025, menggunakan pendekatan Narrative Policy Framework dan discourse analysis untuk menelusuri bagaimana aktor-aktor kebijakan membingkai makna dan kepentingan dalam revisi UU TNI. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa narasi keamanan nasional yang dikendalikan pemerintah dan militer mendominasi ruang publik dan ...

Jelang akhir 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research kembali menerbitkan laporan analisis kebijakan tahunan INDONESIA 2025. Publikasi ini hadir di tengah dinamika, jika bukan kegaduhan, kebijakan nasional di berbagai sektor. Laporan tahunan ini menegaskan komitmen kami sebagai lembaga penelitian kebijakan publik untuk terus berkontribusi melalui analisis dan rekomendasi yang kontekstual, relevan, responsif, serta kritis secara konstruktif terhadap ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengundang Anda dalam diskusi Initiative! bertajuk “Arah Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif di Indonesia” sekaligus sebagai forum diseminasi kajian Indonesia 2025 oleh TII di bidang sosial. Agenda ini akan membahas arah kebijakan, tantangan implementasi, serta kebutuhan ekosistem pendukung pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan berkelanjutan di Indonesia. 🗓 Rabu, 3 Desember 2025 ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi akhir tahun INDONESIA 2025 bidang ekonomi dengan judul “Analisis Implementasi Kebebasan Ekonomi dan Implikasinya Bagi Lingkungan di Indonesia”. Diseminasi kajian ini akan dilakukan pada: Hari, tanggal : Kamis, 27 November 2025 Waktu : 14.00 – 16.00 WIB Tempat : Zoom The Indonesian Institute Fokus Diskusi : “Kondisi Kebebasan ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali merilis publikasi INDONESIA 2025. Salah satu topiknya membahas “Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu” oleh Arfianto Purbolaksono, Research Associate TII. Studi ini menemukan bahwa pemisahan jadwal pemilu berpotensi meningkatkan efisiensi teknis dan kapasitas penyelenggara, namun juga menimbulkan tantangan berupa beban fiskal yang lebih besar, kompleksitas logistik, dan ketidakpastian ...

Greetings From The Indonesian Institute, The November-December 2025 edition of the Indonesian Update presents critical analyses of economic, legal, political, and social developments that have influenced Indonesian public policy at the beginning of this year. The main report “Examining Child Protection in Indonesia from the Threats of Cigarettes,” highlights the health risks children face due to cigarette consumption and exposure. ...

Update Indonesia edisi November – Desember 2025 menghadirkan analisis kritis terkait perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan isu sosial yang memengaruhi kebijakan publik Indonesia pada awal tahun ini. Laporan utama berjudul Menelaah Perlindungan Anak di Indonesia dari Ancaman Rokok menyoroti risiko kesehatan yang dihadapi anak-anak akibat konsumsi dan paparan rokok. Tulisan ini menekankan perlunya perlindungan hukum yang efektif, regulasi yang tegas, ...

Institusi kepolisian merupakan salah satu pilar utama penegakan hukum dan keamanan nasional di Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum terdepan, Polri diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap Polri menghadapi tantangan serius. Berbagai kasus kekerasan berlebihan, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya mekanisme pengawasan internal maupun ...

The October 2025 edition of the Indonesian Update presents a critical analysis of the political, social, legal, and environmental dynamics that have influenced Indonesian public policy this month. The main report, “The Analysis of the Relationship between Regulatory Efficiency and the Rule of Law for Environmental Sustainability in Indonesia,” highlights the link between regulatory effectiveness, law enforcement, and environmental conservation ...

Pada 8 September 2025 kemarin, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari 2020-2025, Purbaya Yudhi Sadewa, resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pasca satu bulan menjabat, Purbaya pun menjadi leading actor dalam berita-berita nasional dengan ’gaya koboi’-nya karena dirinya blak-blakan, to the point, dan tanpa sensor dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakannya. Banyak yang menilai ’gaya ...