Author Archives: Nuri Resti Chayyani

Aksi Mogok Pelaku Pariwisata Direspons Evaluasi Tarif Rp 3,75 Juta Wisata Pulau Komodo

Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan kebijakan biaya kontribusi yang mencakup tarif tiket masuk Rp 3,75 juta per orang per tahun ke Pulau Padar, Pulau Komodo, dan wilayah perairan di sekitarnya. Kebijakan itu mulai berlaku 1 Agustus 2022 dengan pengelolaan jasa wisata diambil alih PT Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi NTT. Merespons penetapan tarif itu, aksi mogok ...

Read More »

Peneliti TII: Sosialisasi kenaikan tarif masuk Pulau Komodo diperlukan

Jakarta (ANTARA) – Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute (TII) Nuri Resti Chayyani menilai sosialisasi kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo diperlukan agar tidak ada selisih paham dengan pelaku wisata setempat. Meskipun ketentuan tersebut merupakan keputusan yang sudah berlandaskan penelitian ilmiah serta mengedepankan keberlangsungan sumber daya alam (SDA) melalui konservasi, peningkatan tarif akan menurunkan tingkat kunjungan wisatawan baik lokal maupun ...

Read More »

TII: Integrasi NIK jadi NPWP perlu regulasi perlindungan data

Jakarta (ANTARA) – The Indonesian Institute (TII) menilai pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memerlukan persiapan matang, termasuk salah satunya regulasi perlindungan data. Peneliti Bidang Ekonomi TII Nuri Resti Chayyani mengatakan penetapan NIK sebagai NPWP dapat menguntungkan bagi negara maupun masyarakat karena memudahkan dalam akses layanan pajak. Namun bagi masyarakat, dapat menambah beban karena akan ...

Read More »

Policy Assessment TII 2022 – Efektivitas Program PEN terhadap UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu nadi ekonomi suatu negara. Ketika terjadi guncangan saat pandemi, perputarannya terganggu dan memiliki efek multipel bagi bidang lain. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk menopang keberlangsungan hidup UMKM dan juga dampak turunannya, seperti ketenagakerjaan dan iklim perbankan. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri ...

Read More »

Mewujudkan Financial Sustainability Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasukkan transformasi ekonomi hijau dan mitigasi risiko perubahan iklim dalam salah satu dari delapan arah strategis kebijakannya tahun 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso pada Rapat Kerja Strategis 2022 (15 Oktober 2021), di Manado, Sulawesi Utara (OJK, 2021). Rencana strategis tersebut merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan iklim perbankan yang lebih ...

Read More »

Peneliti sebut impor pangan dapat dilakukan untuk penuhi kebutuhan

Jakarta (ANTARA) – Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute (TII) Nuri Resti Chayyani mengatakan permintaan dan pasokan pangan perlu terus diseimbangkan untuk mencegah inflasi yang terlalu tinggi, salah satunya dengan melakukan impor. “Tidak perlu alergi terhadap impor, jika memang benar-benar dibutuhkan akibat tidak mencukupinya ketersediaan pangan dalam negeri,” kata Nuri dalam keterangan resmi, Jumat. Menurutnya data terkini yang valid soal ...

Read More »

Menyoal Kenaikan Harga Pertamax

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri dipicu oleh meningkatnya harga minyak mentah dunia. Seiring dengan invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina sejak bulan Februari 2022, harga minyak mentah dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) saat ini berkisar lebih dari US$100 per barel. Begitu juga dengan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP). Per bulan Maret 2022, ICP ...

Read More »

Label Halal Jadi Polemik, Peneliti: Jangan Fokus Desain, tapi Lupa Perlindungan Konsumen

JAKARTA, KOMPAS.TV – Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII) Nuri Resti Chayyan mengingatkan, masyarakat agar tidak terlena di tengah logo label halal baru yang jadi polemik. Apalagi, menurutnya penetapan label halal merupakan upaya perlindungan hak konsumen. Hal ini, katanya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, juga mengatur tentang label yang memuat informasi kehalalan produk yang bertujuan untuk menjamin pemeluk agama dapat menjalankan ajarannya. Ia mengingatkan, ...

Read More »

Sudah Tepatkah Program JHT Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia berencana untuk mengembalikan fungsi Jaminan Hari Tua (JHT) sebagaimana mestinya. Sesuai dengan akronimnya, program tersebut diperuntukkan bagi peserta yang sudah memasuki usia pensiun atau sudah tidak produktif kembali. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 yang baru akan diluncurkan, JHT dapat diklaim secara keseluruhan apabila peserta mengalami cacat total, meninggal dunia, atau ...

Read More »

Saat JHT kembali ke hakikat beri perlindungan di masa tua

Jakarta (ANTARA) – Jaminan Hari Tua (JHT) kini ramai menjadi pembicaraan dengan keluarnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT terutama karena adanya batas usia untuk mendapatkan manfaat secara penuh. Berbeda dengan aturan sebelumnya, dalam Pasal 3 di Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 kini membatasi manfaat JHT dapat diterima secara penuh ...

Read More »