The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

TANGERANGNEWS.com-The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) memiliki potensi positif untuk ekonomi. Namun, TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. Direktur Eksekutif TII Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan, RUU Ciptaker sendiri sejak awal memang tidak lepas dari kebutuhan untuk memenuhi target pemerintah, dalam meningkatkan investasi dan ...

Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dengan berbagai elemen masyarakat. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengatakan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. “RUU Cipta Kerja ...

Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dengan berbagai elemen masyarakat. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengatakan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. “RUU Cipta Kerja ...

Palapanews.com- The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) memiliki potensi positif untuk ekonomi. Namun, TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. Direktur Eksekutif TII Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan, RUU Ciptaker sendiri sejak awal memang tidak lepas dari kebutuhan untuk memenuhi target pemerintah, dalam meningkatkan investasi dan ...

Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April, dan di tengah pandemic COVID-19, seharusnya menjadi momentum untuk refleksi dan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan Indonesia, serta mendesak agenda pemberdayaan perempuan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Dalam disertasinya yang juga menganalisis tentang topik pemberdayaan perempuan (Muchtar, 2017), ...

JAKARTA – Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 memicu perdebatan di kalangan publik, khususnya terkait poin ojek online (ojol) boleh mengangkut penumpang selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menjawab polemik kebijakan tersebut. Ia menyatakan, ...

JAKARTA – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Adinda Tenriangke Muchtar menilai, adanya ketidakjelasan komunikasi politik yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19. Hal itu sudah terlihat dari sikap pemerintah dalam penanganan Covid-19 sejak awal Maret 2020. “Ada kendala penanganan wabah Covid-19 dari sisi pemerintah. Tidak hanya berawal dari keterlambatan merespons Covid-19, namun juga masalah komunikasi ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepatuhan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama agar pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 efektif. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan dapat mematuhi imbauan pemerintah terkait PSBB. “Tanpa adanya kesadaran dan kepatuhan setiap orang, PSBB tidak akan efektif,” ujar Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Adinda Tenriangke Muchtar menilai bahwa komunikasi publik yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19 tidak jelas. “Kendala penanganan wabah Covid-19 dari sisi pemerintah, tidak hanya berawal dari keterlambatan merespons Covid-19, namun juga masalah komunikasi publik yang tidak jelas dan terkadang bertentangan satu sama lain,” ujar Adinda dalam ...

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar menyatakan, kepatuhan masyarakat dan penegakkan hukum menjadi kunci efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta dan beberapa kota serta kabupaten di Jawa Barat, termasuk di Tangerang Raya, Banten. Adinda menganggap, PSBB di Jakarta telah ditetapkan dua hari lalu, namun masih banyak masyarakat yang ...