The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Jakarta: Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai positif untuk perkembangan perekonomian nasional. Namun, ada sejumlah catatan yang mesti diperbaiki sebelum RUU ini disahkan. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menjelaskan catatan terkait bangunan dan logika hukumnya. Salah satunya pasal ketentuan yang menyatakan presiden bisa membatalkan peraturan daerah melalui Perpres. Menurut dia, hal itu bertentangan dengan hirarki perundang-undangan ...

Sidoarjo, Kabarpas.com- Panja (Panitia Kerja) DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dengan berbagai elemen masyarakat. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dalam keterangan tertulis di Jakarta hari ini mengatakan bahwa, Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga menggaris bawahi banyaknya ...

SURYA.co.id | – JAKARTA – Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja kini membahasnya dengan berbagai elemen masyarakat. RUU ini sejak awal, proses pembuatannya sudah mengundang polemik, dari prosesnya yang dinilai tidak inklusif, tidak transparan, terburu-buru, hingga banyak ketentuan yang diatur di dalamnya dinilai mengabaikan aspek perlindungan HAM, demokrasi, penegakan hukum, dan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup. Terkait ...

Jakarta, Gatra.com – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dapat saja sejalan dengan target pemerintah guna meningkatkan investasi dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. “Salah satu permasalahan yang menghambat investasi dan kemudahan berusaha adalah regulasi yang gemuk dan tumpang tindih, sehingga menambah beban biaya dan waktu, serta lebih ...

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) positif untuk perekonomian Indonesia. RUU ini dinilai sejalan dengan target pemerintah dalam meningkatkan investasi dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. “Salah satu permasalahan yang menghambat investasi dan kemudahan berusaha adalah regulasi yang gemuk dan tumpang tindih, sehingga menambah beban ...

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) positif untuk perekonomian Indonesia. Pasalnya, RUU ini sejalan dengan target Pemerintah dalam meningkatkan investasi dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.“Salah satu permasalahan yang menghambat investasi dan kemudahan berusaha adalah regulasi yang gemuk dan tumpang tindih, sehingga menambah beban biaya dan waktu, ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) memandang Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi. Namun, TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. Direktur Eksekutif TII Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan, RUU Cipta Kerja sendiri sejak awal memang tidak lepas dari kebutuhan untuk memenuhi target Pemerintah. ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Adinda Tenriangke Muchtar menilai Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dapat membantu perekonomian nasional. Namun, ia meminta semua masukan dan catatat kritis dari berbagai pihak harus dipertimbangkan dalam pembahasan omnibus law. Adinda mengatakan, regulasi itu berpotensi meningkatkan investasi dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. “Salah satu permasalahan yang menghambat investasi dan kemudahan ...

DIREKTUR Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dapat mengungkit perekonomian Indonesia. RUU ini sejalan upaya meningkatkan investasi dan kemudahan usaha namun beberapa poin didalamnya harus diperbaiki. “Salah satu permasalahan yang menghambat investasi dan kemudahan berusaha adalah regulasi yang gemuk dan tumpang tindih, sehingga menambah beban biaya dan waktu, serta ...

SURABAYA, CAKRAWALA.CO – Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dengan berbagai elemen masyarakat.  Adinda Tenriangke Muchtar  dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dalam keterangan tertulis  hari ini mengatakan bahwa, Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga menggarisbawahi banyaknya ...