Author Archives: Adinda Tenriangke Muchtar

Yang Perlu Diwaspadai dari Kasus Peretasan yang Terus Berulang

tirto.id – “[ALERT] Conti ransomware gang has announced “BANK OF INDONESIA” on the victim list.” Pernyataan itu diunggah oleh akun Twitter @darktracer_int, 20 Januari 2022. Twit itu menampilkan tangkapan layar alamat situs https://www.bi.go.id dan alamat gedung Bank Indonesia. Terpampang pula beberapa fail bernama corp.bi.go.id, dengan total data 838 fail sebesar 487.09 MB. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono membenarkan pihaknya terkena serangan siber ...

Read More »

Masalah di Balik Sanksi Pidana bagi Warga Tak Pakai PeduliLindungi

Pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan memberikan sanksi administratif kepada mereka yang tidak memakai aplikasi tersebut selama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan minta pemerintah daerah mengeluarkan aturan yang memaksa semua pihak menggunakan aplikasi tersebut. Pemerintah ingin penggunaan PeduliLindungi di masa Natal dan Tahun Baru menjadi momentum kesadaran publik. “Hari ini ...

Read More »

Kasus Mbah Minto Demak: Cermin Ketidakadilan Hukum di Negara Hukum

Selasa, 7 September 2021, Marjani menuju ke Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Usai magrib itu ia hendak mencari ikan. Tiba di lokasi, dia menyiapkan alat setrum ikan dan memasuki area kolam yang terdapat di area kebun jambu. Sekira pukul 19, Marjani beraksi. Sontak Kasmito alias Mbah Minto, penjaga kolam dan pekarangan yang telah mengamati gerak-gerik Marjani, mendekatinya ...

Read More »

Menilik Efektivitas Operasi Teritorial Bina Penduduk di Papua

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Menkopolhukam Mahfud MD membahas pendekatan perihal Papua, Selasa, 7 Desember 2021. Mahfud mengatakan pembicaraan itu untuk menerjemahkan kebijakan negara; apa yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo telah dilakukan dengan benar, tapi tetap lahir kontroversi dalam pemberitaan. “Untuk penanganan Papua, kami memang menggunakan pendekatan baru yang dituangkan di dalam Instruksi Presiden. Kemudian ...

Read More »

MENGGUGAT INTEGRITAS LEMBAGA SURVEI [GALERI SEBASTIAN]

Read More »

Researcher Urges ITE Law Revision; Notes Multiple Interpretation Aspect

TEMPO.CO, Jakarta – The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research  executive director Adinda Tenriangke Muchtar on Wednesday urged the government to revise the malleable laws contained in the electronic information and transactions law or ITE Law. “The troublesome sets of Articles are worsened by the weak human rights perspective and civilian freedom from the human resources that are mobilized to uphold the ITE Law,” said ...

Read More »

Dorong Revisi UU ITE, Peneliti: Perspektif HAM Masih Lemah di Kalangan Aparat

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan pemerintah harus merevisi pasal karet dalam UU ITE. Adinda mengatakan berdasarkan studi kebijakan TII yang berjudul “Mendorong dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia”, ada beberapa pasal multitafsir. Yaitu, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat ...

Read More »

Pengamat: Hari Lahir Pancasila momentum lindungi kebebasan berekspresi

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Hari Lahir Pancasila menjadi momentum bagi bangsa Indonesia melindungi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat khususnya dalam mengkritisi kebijakan publik di ruang digital. Dia menilai salah satu sila yang sangat penting dalam upaya menegakkan demokrasi di Indonesia adalah Sila ke-4 Pancasila. “Namun, kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya ...

Read More »

Pengamat: Perlu didorong reformasi kelembagaan parpol lebih inklusif

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai perlu didorong terjadinya reformasi kelembagaan partai politik untuk menjadi inklusif, relevan, dan responsif sehingga menjadi sebuah langkah untuk melakukan perbaikan terhadap parpol. Adinda Tenriangke Muchtar menjelaskan bahwa penelitian oleh lembaganya menyebutkan bahwa parpol merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam sebuah sistem demokrasi. Namun, saat ini peran tersebut menjadi ...

Read More »

Mengapa THR 2021 Dilarang Dicicil & Risiko Sanksi bagi Pengusaha

Perusahaan wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya secara penuh. Demikian bunyi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan tertanggal 12 April 2021. Isi SE Menaker tersebut juga mengatur jika perusahaan yang terdampak COVID-19 dapat berdialog dengan pekerja untuk mencapai ...

Read More »