Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Author Archives: Adinda Tenriangke Muchtar

Pengamat: Sosialisasi perkuat dukungan pada UU Ciptaker di dunia maya

Jakarta (ANTARA) – Pengamat sosial media dan Internet dari Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengungkapkan dukungan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cenderung menguat di jagat dunia maya sebagai dampak keberhasilan sosialisasi atas UU tersebut. “Penguatan dukungan terhadap UU Cipta Kerja ini mengindikasikan keberhasilan sosialisasi atas UU tersebut,” ujar Ismail Fahmi dalam keterangan tertulis yang diterima ...

Read More »

Pengamat: UU Ciptaker ciptakan pasar tenaga kerja fleksibel

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia. “UU ini mencoba menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia. Regulasi yang kaku, gemuk, dan rentan korupsi jelas akan menghambat kesempatan orang untuk bekerja,” ...

Read More »

UU Ciptaker Ciptakan Pasar Tenaga Kerja yang Fleksibel di Indonesia

JAKARTA – Kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sangat diperlukan karena berpotensi positif untuk mendorong kebebasan ekonomi di Indonesia. Termasuk kemudahan berusaha dan peningkatan investasi yang implikasinya dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. “Kesempatan kerja akan terbuka lebih luas jika kebebasan berusaha juga dipermudah. Dan ini yang dicoba didorong UU Cipta Kerja ini,” kata Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research ...

Read More »

Tunda RUU PKS Lagi, DPR Dinilai Tak Peka Korban Kekerasan

Penuntasan masalah kekerasan seksual kembali menemui titik buntu. Sejak 2014 hingga kini, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) hanya menjadi wacana setelah DPR kembali mencabut beleid itu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 dan mengalihkan pembahasan ke 2021. Lembaga pusat riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menyesalkan sikap DPR tersebut. Digesernya waktu pembahasan RUU PKS ke 2021 ...

Read More »

LSM Desak Pembahasan RUU P-KS Dilanjutkan

MASYARAKAT sipil mempertanyakan sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak lagi memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Indonesia Adil dan Demokratis, mendesak DPR melanjutkan pembahasan RUU P-KS yang draftnya sudah diinisiasi sejak 2015 untuk melindungi korban kekerasan seksual. ...

Read More »

MKD diminta tindak anggota DPR yang minta CSR BUMN

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah Organisasi Non Pemerintah (NGO) meminta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) tindak anggota DPR yang minta CSR saat rapat kerja dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu terjadi saat komisi VII DPR melalukan rapat kerja dengan BUMN holding pertambangan. Anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut meminta disertakan dalam penyaluran CSR di daerah pemilihan (dapil). “Dugaan bancakan DPR ...

Read More »

Soal RUU PKS, DPR Dinilai Tak Pandang Kebutuhan Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah aktivis dari masyarakat sipil mengkritik keras langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menghapus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Prolegnas 2020. Hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian DPR terhadap aspirasi masyarakat. “Kalau bicara prioritas dan urgensi kasusnya, sudah jelas. Bahkan ketika pandemi, Komnas Perempuan mengatakan terjadi peningkatan 75 persen kasus kekerasan terjadi. Di mana negara? ...

Read More »

Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Meningkatnya kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, dari waktu ke waktu, termasuk di tengah pandemi COVID-19, membuat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual RUU P-KS semakin mendesak untuk disahkan. Bahkan catatan akhir tahun Komnas Perempuan juga menggarisbawahi rentannya kasus seprti KDRT ranah personal di tahun 2019, yang mencapai 11.105 (75%) dari 14.719 kasus yang dilaporkan. Ini bukan angka yang kecil atau ...

Read More »

Penetapan Pilkada 9 Desember 2020, Keputusan Abnormal di Era New Normal

BorneoTimes-  Penetapan Pilkada 9 Desember 2020 tetap digelar oleh sejumlah kalangan  dinilai sebagai keputusan abnormal di era New Normal. Keputusan ini berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu hari ini Rabu (27/5/2020). Dalam rapat RDP ini semua pihak sepakat pemungutan suara dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan berkoordinasi gugus tugas ...

Read More »

Demokrasi Masih Jadi Sistem Pemerintahan yang Terbaik

JAKARTA – Sudah 22 tahun usia gerakan reformasi di Indonesia. Ini mesti jadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap demokrasi dan agenda reformasi di Tanah Air. Maju mundurnya demokrasi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang panjang. Sejauh ini, demokrasi masih dipercaya sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. “Kita menikmati kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, berorganisasi, kebebasan memilih, kesempatan berpartisipasi dalam proses kebijakan maupun ...

Read More »