Author Archives: Adinda Tenriangke Muchtar

MENGGUGAT INTEGRITAS LEMBAGA SURVEI [GALERI SEBASTIAN]

Read More »

Researcher Urges ITE Law Revision; Notes Multiple Interpretation Aspect

TEMPO.CO, Jakarta – The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research  executive director Adinda Tenriangke Muchtar on Wednesday urged the government to revise the malleable laws contained in the electronic information and transactions law or ITE Law. “The troublesome sets of Articles are worsened by the weak human rights perspective and civilian freedom from the human resources that are mobilized to uphold the ITE Law,” said ...

Read More »

Dorong Revisi UU ITE, Peneliti: Perspektif HAM Masih Lemah di Kalangan Aparat

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan pemerintah harus merevisi pasal karet dalam UU ITE. Adinda mengatakan berdasarkan studi kebijakan TII yang berjudul “Mendorong dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia”, ada beberapa pasal multitafsir. Yaitu, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat ...

Read More »

Pengamat: Hari Lahir Pancasila momentum lindungi kebebasan berekspresi

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Hari Lahir Pancasila menjadi momentum bagi bangsa Indonesia melindungi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat khususnya dalam mengkritisi kebijakan publik di ruang digital. Dia menilai salah satu sila yang sangat penting dalam upaya menegakkan demokrasi di Indonesia adalah Sila ke-4 Pancasila. “Namun, kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya ...

Read More »

Pengamat: Perlu didorong reformasi kelembagaan parpol lebih inklusif

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai perlu didorong terjadinya reformasi kelembagaan partai politik untuk menjadi inklusif, relevan, dan responsif sehingga menjadi sebuah langkah untuk melakukan perbaikan terhadap parpol. Adinda Tenriangke Muchtar menjelaskan bahwa penelitian oleh lembaganya menyebutkan bahwa parpol merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam sebuah sistem demokrasi. Namun, saat ini peran tersebut menjadi ...

Read More »

Mengapa THR 2021 Dilarang Dicicil & Risiko Sanksi bagi Pengusaha

Perusahaan wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya secara penuh. Demikian bunyi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan tertanggal 12 April 2021. Isi SE Menaker tersebut juga mengatur jika perusahaan yang terdampak COVID-19 dapat berdialog dengan pekerja untuk mencapai ...

Read More »

Pengamat: Sosialisasi perkuat dukungan pada UU Ciptaker di dunia maya

Jakarta (ANTARA) – Pengamat sosial media dan Internet dari Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengungkapkan dukungan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cenderung menguat di jagat dunia maya sebagai dampak keberhasilan sosialisasi atas UU tersebut. “Penguatan dukungan terhadap UU Cipta Kerja ini mengindikasikan keberhasilan sosialisasi atas UU tersebut,” ujar Ismail Fahmi dalam keterangan tertulis yang diterima ...

Read More »

Pengamat: UU Ciptaker ciptakan pasar tenaga kerja fleksibel

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia. “UU ini mencoba menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia. Regulasi yang kaku, gemuk, dan rentan korupsi jelas akan menghambat kesempatan orang untuk bekerja,” ...

Read More »

UU Ciptaker Ciptakan Pasar Tenaga Kerja yang Fleksibel di Indonesia

JAKARTA – Kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sangat diperlukan karena berpotensi positif untuk mendorong kebebasan ekonomi di Indonesia. Termasuk kemudahan berusaha dan peningkatan investasi yang implikasinya dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. “Kesempatan kerja akan terbuka lebih luas jika kebebasan berusaha juga dipermudah. Dan ini yang dicoba didorong UU Cipta Kerja ini,” kata Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research ...

Read More »

Tunda RUU PKS Lagi, DPR Dinilai Tak Peka Korban Kekerasan

Penuntasan masalah kekerasan seksual kembali menemui titik buntu. Sejak 2014 hingga kini, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) hanya menjadi wacana setelah DPR kembali mencabut beleid itu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 dan mengalihkan pembahasan ke 2021. Lembaga pusat riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menyesalkan sikap DPR tersebut. Digesernya waktu pembahasan RUU PKS ke 2021 ...

Read More »