Author Archives: Adinda Tenriangke Muchtar

Revisi UU Sisdiknas & Ketidaktahuan Jokowi Soal Kebijakan Bawahan

tirto.id – Istana Merdeka, Jakarta Pusat jadi lokasi pertemuan Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) dan Presiden Joko Widodo, pada 30 Mei 2022. Mereka membahas proses perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan masa depan pendidikan bangsa. Namun para tamu terperanjat dengan hasil audiensi. “Yang sangat mengejutkan bagi kami, dalam pertemuan, presiden menyatakan bahwa beliau tidak tahu ada proses perubahan UU ...

Read More »

Penyelesaian HAM Berat Jangan Hanya Janji Musiman Jelang Pilpres

tirto.id – Delapan tahun lampau, Joko Widodo pertama kali menjadi orang nomor wahid di Bumi Pertiwi. Ia kerap mengumbar janji untuk menuntaskan perkara-perkara pelanggaran HAM berat masa lalu. Kala itu ia berujar kasus pelanggaran HAM masa lalu harus diselesaikan dengan dua cara, yakni rekonsiliasi dan pengadilan ad hoc. Setahun setelahnya, eks Gubernur DKI Jakarta itu kembali mengungkapkan hal yang sama. “Jalan ...

Read More »

Mengurai Macet Arus Mudik Lebaran agar Kasus Brexit Tak Berulang

tirto.id – Juli 2016, Gerbang Tol Brebes Timur yang dikenal dengan Brebes Exit (Brexit) merupakan mimpi buruk bagi para pemudik yang melewati jalur Pantai Utara atau Pantura. Mereka terjebak macet berjam-jam. Penyebab utama mengularnya roda empat ini yakni kendaraan dari jalur Pantura dan kendaraan yang keluar jalan tol, yang sama-sama mengarah ke Semarang, berebut masuk ke jalur yang lebih sempit. Sehingga ...

Read More »

UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual

JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (12/4/2022), menjadi momentum bagi negara untuk hadir bagi para korban kekerasan seksual. Perjalanan untuk memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual masih panjang. Komitmen semua pihak untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut sangat penting. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memuat politik hukum yang penting dan strategis serta merupakan ...

Read More »

Pengeroyokan Ade Armando, The Indonesian Institute: Dalang dan Motivasi Harus Diusut

THE Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengecam pengeroyokan yang menimpa akademisi dan pegiat media sosial Ade Armando. Direktur Eksekutif TII, Adinda Tenriangke Muchtar pun meminta pelaku hingga motivasi kekerasan ini harus diusut. “Hukum harus ditegakkan. Pelaku kekerasan harus ditangkap dan diusut motivasi dan dalangnya. Siapapun korban dan pelakunya,” kata Adinda kepada Media Indonesia, Selasa (12/4). Menurutnya, kejadian ...

Read More »

Direktur TII: Apakah Gorden Bisa Perbaiki Kinerja Legislasi DPR?

tirto.id – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar mempertanyakan apakah penggantian gorden dapat memperbaiki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Itu kan tidak,” kata Adinda kepada reporter Tirto, Selasa (29/3/2022) sore. Hal itu disampaikan Adinda menanggi rencana pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR senilai Rp48,7 miliar. Meski begitu, dia memahami ...

Read More »

JKN jadi Syarat Administrasi Publik: Antara Pemaksaan & Inovasi

tirto.id – Warga yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) siap-siap tidak akan mendapatkan pelayanan administrasi publik. Sebab, JKN atau Kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat yang harus dilampirkan. Salah satunya dalam mengurus pendaftaran atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli. Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Teuku Taufiqulhadi menjelaskan alasan pemerintah ...

Read More »

Vonis Pengadilan bagi Pemerintah Lalai: Wajib Ditaati

tirto.id – Menggugat pemerintah ke ranah hukum menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan warga bila pejabat lalai dalam menjalankan tugasnya. Gugatan warga negara atau citizen law suit ini dapat menjadi model menyelesaikan permasalahan atas dasar kesalahan yang dilakukan penyelenggara negara dalam memenuhi hak-hak warganya. Citizen law suit yang dimenangkan warga pun sering terjadi. Misalnya, pada 16 Juli 2019, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi ...

Read More »

Yang Perlu Diwaspadai dari Kasus Peretasan yang Terus Berulang

tirto.id – “[ALERT] Conti ransomware gang has announced “BANK OF INDONESIA” on the victim list.” Pernyataan itu diunggah oleh akun Twitter @darktracer_int, 20 Januari 2022. Twit itu menampilkan tangkapan layar alamat situs https://www.bi.go.id dan alamat gedung Bank Indonesia. Terpampang pula beberapa fail bernama corp.bi.go.id, dengan total data 838 fail sebesar 487.09 MB. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono membenarkan pihaknya terkena serangan siber ...

Read More »

Masalah di Balik Sanksi Pidana bagi Warga Tak Pakai PeduliLindungi

Pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan memberikan sanksi administratif kepada mereka yang tidak memakai aplikasi tersebut selama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan minta pemerintah daerah mengeluarkan aturan yang memaksa semua pihak menggunakan aplikasi tersebut. Pemerintah ingin penggunaan PeduliLindungi di masa Natal dan Tahun Baru menjadi momentum kesadaran publik. “Hari ini ...

Read More »