Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Author Archives: Adinda Tenriangke Muchtar

Tunda RUU PKS Lagi, DPR Dinilai Tak Peka Korban Kekerasan

Penuntasan masalah kekerasan seksual kembali menemui titik buntu. Sejak 2014 hingga kini, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) hanya menjadi wacana setelah DPR kembali mencabut beleid itu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 dan mengalihkan pembahasan ke 2021. Lembaga pusat riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menyesalkan sikap DPR tersebut. Digesernya waktu pembahasan RUU PKS ke 2021 ...

Read More »

LSM Desak Pembahasan RUU P-KS Dilanjutkan

MASYARAKAT sipil mempertanyakan sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak lagi memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Indonesia Adil dan Demokratis, mendesak DPR melanjutkan pembahasan RUU P-KS yang draftnya sudah diinisiasi sejak 2015 untuk melindungi korban kekerasan seksual. ...

Read More »

MKD diminta tindak anggota DPR yang minta CSR BUMN

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah Organisasi Non Pemerintah (NGO) meminta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) tindak anggota DPR yang minta CSR saat rapat kerja dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu terjadi saat komisi VII DPR melalukan rapat kerja dengan BUMN holding pertambangan. Anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut meminta disertakan dalam penyaluran CSR di daerah pemilihan (dapil). “Dugaan bancakan DPR ...

Read More »

Soal RUU PKS, DPR Dinilai Tak Pandang Kebutuhan Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah aktivis dari masyarakat sipil mengkritik keras langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menghapus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Prolegnas 2020. Hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian DPR terhadap aspirasi masyarakat. “Kalau bicara prioritas dan urgensi kasusnya, sudah jelas. Bahkan ketika pandemi, Komnas Perempuan mengatakan terjadi peningkatan 75 persen kasus kekerasan terjadi. Di mana negara? ...

Read More »

Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Meningkatnya kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, dari waktu ke waktu, termasuk di tengah pandemi COVID-19, membuat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual RUU P-KS semakin mendesak untuk disahkan. Bahkan catatan akhir tahun Komnas Perempuan juga menggarisbawahi rentannya kasus seprti KDRT ranah personal di tahun 2019, yang mencapai 11.105 (75%) dari 14.719 kasus yang dilaporkan. Ini bukan angka yang kecil atau ...

Read More »

Penetapan Pilkada 9 Desember 2020, Keputusan Abnormal di Era New Normal

BorneoTimes-  Penetapan Pilkada 9 Desember 2020 tetap digelar oleh sejumlah kalangan  dinilai sebagai keputusan abnormal di era New Normal. Keputusan ini berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu hari ini Rabu (27/5/2020). Dalam rapat RDP ini semua pihak sepakat pemungutan suara dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan berkoordinasi gugus tugas ...

Read More »

Demokrasi Masih Jadi Sistem Pemerintahan yang Terbaik

JAKARTA – Sudah 22 tahun usia gerakan reformasi di Indonesia. Ini mesti jadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap demokrasi dan agenda reformasi di Tanah Air. Maju mundurnya demokrasi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang panjang. Sejauh ini, demokrasi masih dipercaya sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. “Kita menikmati kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, berorganisasi, kebebasan memilih, kesempatan berpartisipasi dalam proses kebijakan maupun ...

Read More »

Maju-Mundur Demokrasi, Refleksi Kritis 22 Tahun Reformasi

JAKARTA, SUARAPEMRED – Sesuai dengan penilaian banyak lembaga, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan simpulan yang kurang lebih serupa, yaitu bahwa demokrasi Indonesia mengalami kecenderungan menurun. Tentu, momentum 22 Tahun reformasi menjadi saat tepat untuk mengevaluasi perjalanan demokrasi Indonesia. Apa penyebab kemunduran demokrasi Indonesia? Benarkah civil society kurang mampu menjadi kekuatan penyeimbang? Apa yang harus dilakukan untuk keluar dari krisis demokrasi? Apakah ...

Read More »

Indonesia Alami Resesi Demokrasi

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia saat ini dinilai tengah mengalami resesi demokrasi yang cukup tajam. Jika tidak diantisipasi dan dimitigasi dengan baik diyakini dapat mengancam sendi-sendi kehidupan berdemokrasi nasional yang berujung pada perpecahan. “Ada fenomena kemunduran (demokrasi) yang serius, terutama di negara-negara middle low seperti Indonesia yang masih mencari cara menemukan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi,” kata Pengamat politik Universitas Brawijaya, Faishal ...

Read More »

TII Sebut Omnibus Law RUU Cipta Berpotensi Positif Dongkrak Ekonomi, Namun Banyak Catatan Kritis

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA—Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai elemen masyarakat. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dalam keterangan resminya mengatakan bahwa, Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga banyak catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. “Sejak awal RUU Cipta Kerja tidak lepas dari kebutuhan untuk memenuhi target Pemerintah dalam meningkatkan investasi dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia,” ...

Read More »