Update Indonesia edisi Juli 2019 mengangkat laporan utama mengenai rekonsiliasi pasca Pemilihan Presiden 2019. Tema ini sangat relevan karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak segala tuntutan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, rekonsiliasi menjadi perbincangan hangat belakangan ini.
Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan di level 6%. Kendati tidak sesuai dengan harapan banyak pihak, BI mengakomodirnya dengan merelaksasi giro wajib minimum (GWM). Selain itu, kami juga membahas tentang wacana revisi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini cukup relevan, karena Pemerintah tengah menggodok revisi sejumlah undang-undang (UU) perpajakan turunannya, antara lain UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Di bidang hukum, kami membahas tentang penjaringan dan penyeleksian calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tema ini sangat penting karena penjaringan dan seleksi Capim KPK bersifat krusial sebagai salah satu tonggak pemberantasan korupsi dan implikasi turunannya di masa yang akan datang. Selain itu, kami juga membahas tentang polemic pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP atau yang juga disingkat dengan RUU HP), khususnya terkait rumusan tentang delik korupsi.
Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang grand design reformasi birokrasi nasional untuk memperkuat rekrutmen berbasis kompetensi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, kami juga membahas tentang proyeksi formasi kabinet 2019-2014. Tema ini relevan untuk dibahas karena proses pembentukan kabinet melibatkan kepentingan partai politik demi jatah kursi di kabinet. Hal ini juga terlihat dari manuver-manuver para elit partai politik..
Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang kasus pernikahan anak karena makin maraknya pernikahan anak di Indonesia. Selain itu, kami juga membahas tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Tema ini relevan diangkat karena payung hukum di Indonesia justru berbuntut pada kriminalisasi korban. Pada bidang sosial, kami juga membahas tentang upaya strategis meningkatkan pelayanan kesehatan ditengah defisit BPJS Kesehatan dan pentingnya manajemen keuangan dalam pengelolaannya.
Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.
Selamat membaca.
Download Update Indonesia — Volume XIII, No. 7 – Juli 2019 (Bahasa Indonesia)