Korupsi di tingkat pemerintahan daerah tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan moral individu. Fenomena yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas, yakni berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, efektivitas pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum. Selama peluang penyalahgunaan kewenangan masih terbuka dan mekanisme pengawasan belum berjalan optimal, pergantian pejabat tidak serta-merta menghentikan praktik korupsi. Secara normatif, ...

Sebanyak 101 kepala daerah yang terdiri dari 7 Gubernur, 76 Bupati, dan 18 Wali Kota akan mengalami kekosongan di tahun 2022. Hal ini merupakan dampak dari adanya pemilu serentak, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, berakhirnya periode kepemimpinan para kepala daerah akan dimulai pada bulan ...

Pertengahan Januari kemarin, publik tengah dikagetkan dengan munculnya ketentuan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang menerangkan wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa “memecat” gubernur (news.detik.com, 22/01). Terlebih hal ini turut dikeruhkan dengan sebuah narasi politis yang merebak di media sosial, yang menggiring ketentuan tersebut sebagai upaya untuk menjegal figur gubernur tertentu yang saat ini tengah ...

Selama Bulan Ramadhan kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan empat kepala daerah. Keempat kepala daerah tersebut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Keempat kepala daerah yang terjaring OTT tersebut ialah Bupati Buton Selatan, Bupati Purbalingga, Walikota Blitar dan Bupati Tulungagung. Mereka tertangkap OTT KPK saat diduga sedang menerima uang suap dari para kontraktor proyek infrastruktur di ...