Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan di Indonesia. Baik di ruang publik maupun ruang privat, kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual masih banyak terjadi. Sementara, satuan pendidikan masih menjadi salah satu tempat yang rawan kekerasan seksual. Padahal seharusnya satuan pendidikan menjadi ruang yang aman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi agar semua siswa/mahasiswa ...

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 18 Januari 2022 menambah deret produk hukum yang dilahirkan tanpa harus memakan waktu lama. Pada dasarnya hal ini patut diapresiasi, dengan catatan jika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembentukannya. Sayangnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti mempersempit ruang partisipasi publik dalam pembentukan UU IKN. Terburu-burunya DPR dalam ...

Resmi disahkan pada Rapat Paripurna ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa sidang 2021-2022, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kini menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan yang dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, didampingi oleh empat Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Rachmad Gobel, Lodewijk Paulus, dan Muhaimin Iskandar. Resminya RUU IKN menjadi UU IKN menjadi sebuah genderang untuk ...

Update Indonesia edisi Mei 2021 mengangkat laporan utama mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Pembahasan terkait RUU PDP saat ini masih berkutat di soal status kelembagaan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP). Perdebatan soal kedudukan lembaga pengawas PDP mulai menghangat. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memposisikan OPDP ...

Awal Februari 2021, dinamika politik nasional kembali menghangat. Pembahasan tentang revisi Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi pemicunya. Sejumlah fraksi yang merupakan representasi partai politik di DPR terbelah ketika membahas wacana revisi tersebut. Namun, dalam perjalanannya, semangat untuk memperbaiki aturan Pemilu harus kandas setelah Pemerintah menolak untuk melakukannya. Fraksi-fraksi di ...

Badan Legislasi (Baleg) telah menyetujui 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 (DPR RI, 2021). Tentu, banyak pro dan kontra yang datang dari sejumlah anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada susunan RUU yang ada di daftar tersebut. Konfigurasi dalam RUU prioritas itu juga belum disahkan saat Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III di Kamis ...