Pemilihan umum yang akan berlangsung di Tanah Air tampaknya belum dapat terbebas dari isu politik uang. Belakangan isu ini kembali mencuat setelah muncul pengakuan dari salah satu kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti tentang adanya permintaan mahar politik sebesar Rp40 miliar. La Nyalla mengaku ditanyakan kesanggupannya untuk menyediakan dana Rp40 miliar guna membayar saksi pilkada, jika mau menerima rekomendasi dari ...

Jakarta – Pemilihan umum yang akan berlangsung di Tanah Air tampaknya belum dapat terbebas dari isu politik uang. Belakangan isu ini kembali mencuat setelah muncul pengakuan dari salah satu kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti tentang adanya permintaan mahar politik sebesar Rp40 miliar. La Nyalla mengaku ditanyakan kesanggupannya untuk menyediakan dana Rp40 miliar guna membayar saksi pilkada, jika mau menerima rekomendasi ...

Jakarta,- Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Komisi Pemilihan Umum perlu membuat terobosan untuk menjawab pernyataan kader Gerindra La Nyalla Mattalitti soal keperluan dana saksi Pilkada sebesar Rp40 miliar. “Menurut saya melihat pernyataan La Nyalla terkait dana saksi tersebut, bukan lah sesuatu yang baru. Diperlukan terobosan oleh KPU yaitu dengan mendorong parpol dan calon kepala daerah untuk menginformasikan ...

Tangani Politik Uang, Jaksa Intelijen Disiapkan Jakarta. Mahar politik yang terjadi dalam pelaksanaan Pe­milihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 akan merusak proses demokrasi. Karena­nya, pilkada serentak harus menerapkan tindak­an antikorupsi. Di sisi lain, menjelang proses Pilka­da Serentak 2018, Kejaksaan Agung juga menyiapkan jaksa intelijen untuk memantau praktik politik uang. Peman­tauan tersebut tersebar di seluruh daerah. “Proses pilkada ini adalah proses de­mokrasi. ...

Jakarta – Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Komisi Pemilihan Umum perlu membuat terobosan untuk menjawab pernyataan kader Gerindra La Nyalla Mattalitti soal keperluan dana saksi Pilkada sebesar Rp 40 miliar. “Menurut saya melihat pernyataan La Nyalla terkait dana saksi tersebut, bukanlah sesuatu yang baru. Diperlukan terobosan oleh KPU yaitu dengan mendorong parpol dan calon kepala daerah untuk menginformasikan ...

Komisi Pemilihan Umum perlu membuat terobosan untuk menjawab pernyataan kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti soal adanya anggaran untuk keperluan saksi dalam Pilkada 2018 sebesar Rp 40 miliar. “Saya melihat pernyataan La Nyalla terkait dana saksi tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Diperlukan terobosan oleh KPU yaitu dengan mendorong parpol dan calon kepala daerah untuk menginformasikan kepada publik terkait dari mana ...

Jakarta- Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Komisi Pemilihan Umum perlu membuat sebuah terobosan untuk menjawab pernyataan kader Gerindra La Nyalla Mattalitti soal keperluan dana saksi Pilkada sebesar Rp40 miliar. “Menurut saya melihat pernyataan La Nyalla terkait dana saksi tersebut, bukan lah sesuatu yang baru. Diperlukan terobosan oleh KPU yaitu dengan mendorong parpol dan calon kepala daerah untuk ...

PEMBENTUKAN Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan suatu keharusan dan keniscayaan. Lembaga tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kita sudah menunggu ini. Kita bersyukur hari ini ada pelantikan Kepala BSSN. Dengan dilantiknya beliau, segera akan disusun format organisasinya bagaimana strukturnya,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, di Kompleks Istana Kepresidenan, ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dari The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan salah satu pekerjaan rumah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dibawah kepemimpinan Djoko Setiadi adalah menyaring berita bohong atau hoaks yang dapat mengganggu keamanan nasional. Ia juga berharap BSSN tidak mengebiri kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. “Tugas Badan Siber adalah menyaring berita-berita ‘hoax’ serta turut menjadi ‘leading ...

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dianggap belum mampu memenuhi reformasi di bidang hukum. Sebagian kalangan menilai menjelang tiga tahun pemerintahannya, belum ada hasil signifikan yang dihasilkan pemerintah dalam hal penegakan hukum dan keadilan masyarakat. Peneliti The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, berpendapat ada tiga jenis pendekatan yang dilakukan Jokowi-JK dalam reformasi bidang hukum. Ketiganya adalah ...