Pengamat Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilainya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus parpol (Partai politik), adalah usaha untuk tetap merawat marwah DPD. Arfianto memiliki pendapat kalau putusan MK ini kuatkan susunan kelembagaan legislatif berubah menjadi metode bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). ...

JAKARTA – Kalangan peneliti meyakini pelarangan pengurus partai politik bercokol di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dapat menjaga mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi lembaga legislatif dan eksekutif. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pelarangan itu melalui Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada DPD periode 2019-2024 dan sesudahnya. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai pelarangan tersebut dapat ...

Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pengurus  partai politik dilarang menjadi anggota DPD (senator). Menurut peneliti The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono, keputusan tersebut sudah tepat. Arfianto berpendapat bahwa putusan MK ini memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). Tujuannya adalah untuk memperkuat check and balances antara ...

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus partai politik (parpol), merupakan upaya untuk menjaga marwah DPD sebagai lembaga legislatif. “Keputusan MK tersebut memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral atau dua kamar. Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah atau senat,” kata ...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Anggota/Pengurus Partai Politik (Parpol) menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai merupakan sebuah langkah atau upaya untuk menjaga marwah DPD sebagai lembaga legislatif. “Keputusan MK tersebut memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral atau dua kamar. Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah atau senat,” ungkap Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, di ...

Jakarta – Beredarnya nama Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 bukan tanpa sebab. Setidaknya, tiga kriteria cawapres Jokowi ada di Mahfud MD, yakni kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. Menurut pengamat politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, tiga hal yang menjadi acuan partai koalisi pendukung untuk memilih pasangan Joko Widodo di Pilpres 2019 ada di Ketua Mahkamah ...

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dinilai memiliki tiga kriteria utama sebagai bakal calon wakil presiden yaitu kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas di kalangan elit serta masyarakat. “Ada tiga hal bagaimana Jokowi dan partai koalisi menentukan kriteria cawapres yang akan mendampingi Jokowi yaitu kapasitas, integritas, dan akseptabilitas. Mahfud MD memenuhi ketiga persyaratan tersebut,” kata pengamat politik The Indonesian Institute, Arfianto ...

Jakarta – Mantan Ketua MK Mahfud MD dinilai komplet memiliki kriteria utama calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Mahfud disebut punya kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. Hal tersebut menjadi point plus Mahfud yang bakal memudahkan Jokowi meningkatkan elektabilitas dan mengantisipasi serangan politik identitas. Tiga hal bagaimana Jokowi dan partai koalisi menentukan kriteria cawapres yang akan mendampingi Jokowi ...

JAKARTA – Mahfud MD dinilai bisa memudahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan elektabilitas dan mengantisipasi serangan politik identitas. Pasalnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dianggap memiliki tiga kriteria utama calon wakil presiden (Cawapres), yaitu kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. “Ada tiga hal bagaimana Jokowi dan partai koalisi menentukan kriteria cawapres yang akan mendampingi Jokowi yaitu kapasitas, integritas, dan akseptabilitas. Mahfud MD ...

Jakarta: Sosok mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memiliki tiga kriteria utama sebagai bakal calon wakil presiden yaitu kapabilitas, integritas, dan akseptibilitas di kalangan elit serta masyarakat. “Ada tiga hal bagaimana Jokowi dan partai koalisi menentukan kriteria cawapres yang akan mendampingi Jokowi yaitu kapasitas, integritas, dan akseptabilitas. Mahfud MD memenuhi ketiga persyaratan tersebut,” kata pengamat politik The Indonesian Institute, ...