JAKARTA- Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap tegas dalam menghadapi realitas politik di sekelilingnya terkait keputusannya mengenai kepala Kepolisian RI. “Keputusan untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri akan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Anto di Jakarta, Jumat (16/1). Dia mengatakan dilematis bagi Presiden Jokowi ketika di ...

Jakarta – Pengamat politik dari The Indonesian Institute Arfianto Purbalaksono menyatakan upaya Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta yang berencana akan menggunakan hak interpelasi dinilai sebagai langkah yang wajar. Ia menjelaskan bahwa sejauh hal itu digunakan dewan sebagai mitra eksekutif guna memberikan kontribusi untuk pembangunan DKI Jakarta maka hal itu dianggap legal. “Persoalan interpelasi kepada Ahok saya kira sah-sah saja ...

Terpilihnya Joko Widodo menjadi presiden RI ketujuh tidak terlepas dari partisipasi politik rakyat pada Pemilu 2014 dan partisipasi itu harus tetap terjaga dalam pembangunan politik agar demokrasi tidak mengalami defisit. Partisipasi politik tidak melulu terkait data statistik kuantitatif namun dari peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam mengawal dan mendukung terpilihnya pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden ...

JAKARTA – Hasil riset “The Indonesian Institute” mengenai jaminan sosial menyebutkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih berpengalaman dalam pemberian jaminan sosial bidang pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. “Jokowi-JK dalam program KJP lebih memiliki pengalaman dibandingkan pasangan Prabowo-Hatta,” kata peneliti TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan pasangan Jokowi-JK memiliki program yang dinamakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), ...

JAKARTA– Hasil riset The Indonesian Institute mengenai jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin perkotaan DKI Jakarta menyebutkan program jaminan kesehatan yang ditawarkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih spesifik dalam pembiayaan Kartu Indonesia Sehat. “Jokowi-JK dengan KIS sama halnya seperti KJS di Jakarta. Pasangan ini akan menambah iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berasal dari APBN dan APBD untuk buruh,” kata peneliti TII ...

Hasil riset The Indonesian Institute mengenai jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin perkotaan DKI Jakarta menyebutkan program jaminan kesehatan yang ditawarkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih spesifik dalam pembiayaan Kartu Indonesia Sehat. “Jokowi-JK dengan KIS sama halnya seperti KJS di Jakarta. Pasangan ini akan menambah iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berasal dari APBN dan APBD untuk buruh,” kata peneliti TII Arfianto ...

Hasil riset “The Indonesia Institute” mengenai jaminan sosial menyebutkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih berpengalaman dalam pemberian jaminan sosial bidang pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. “Jokowi-JK dalam program KJP lebih memiliki pengalaman dibandingkan pasangan Prabowo-Hatta,” kata peneliti TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan pasangan Jokowi-JK memiliki program yang dinamakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), merupakan kelanjutan ...

Pemantauan media yang dilakukan The Indonesian Institute menyebutkan isi berita media massa selama masa kampanye terbuka 15 Maret hingga 5 April 2014 larut dalam kepentingan elit pemilik dibandingkan dengan urusan publik. “Media massa yang seharusnya menyajikan berita-berita yang objektif dan berimbang malah ikut larut dalam kepentingan para elit pemilik media dibandingkan dengan kepentingan publik,” kata peneliti TII Arfianto Purbolaksono di ...

Jakarta – The Indonesian Institute menilai ketidakakuratan data kependudukan menjadi hulu persoalan daftar pemilih tetap karena penyusunan data penduduk potensial pemilih pemilu yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri menjadi biang masalah. “Lambatnya proyek elektronik KTP berdampak pada pemutakhiran data pemilih. Salah satu dampak yang muncul adalah belum tuntasnya masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata peneliti Bidang Politik TII Arfianto ...

Jakarta, The Indonesian Institute (TII) menilai, ketidakakuratan data kependudukan menjadi hulu persoalan daftar pemilih tetap (DPT) karena penyusunan data penduduk potensial pemilih pemilu yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi biang masalah. “Lambatnya proyek elektronik KTP berdampak pada pemutakhiran data pemilih. Salah satu dampak yang muncul adalah belum tuntasnya masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata peneliti Bidang Politik ...