Tag Archives: the indonesian forum

4 Efek Negatif Kenaikan Tarif Ojek Online, Order Turun hingga Inflasi

Salah satu dampaknya yaitu mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia. Kebijakan tarif ojek online menyebabkan empat implikasi bagi penumpang, mitra driver, dan masyarakat secara luas. Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute, Muhammad Rifki Fadilah, mengatakan bahwa kenaikan tarif ojek online memiliki ada empat implikasi baik dari sisi penumpang, mitra pengemudi, dan juga bagi masyarakat secara luas. Menurut dia, setiap perkembangan sektor yang ...

Read More »

Survei: Tarif Ojek Online Naik Bikin Order Turun hingga 75 Persen

Keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaikkan tarif ojek online (ojol) berdampak signifikan terhadap permintaan (order). Penurunan order terasa pada permintaan jarak pendek. Peneliti The Indonesian Institute Rifki Fadilah mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), sejak diberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 12 tahun 2019, mitra pengemudi merasakan adanya penurunan permintaan. “Ada 75 persen order turun, karena memang ...

Read More »

Perludem: Caleg disabilitas juga berpeluang terpilih di Pemilu

Peneliti hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan caleg penyandang disabilitas memiliki peluang yang sama untuk terpilih dibandingkan dengan caleg lainnya dalam Pemilu 2019. “Semuanya berpeluang, ada semangat yang berbeda yang diperjuangkan caleg disabilitas,” kata Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertajuk Hak Memilih dan Dipilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019, di Jakarta, Kamis. Namun yang harus diperhatikan adalah ...

Read More »

Ini 5 Poin Yang Menghambat Orang Gila Punya Hak Suara Di Pemilu

Fadli Ramadhanil, Peneliti Hukum Perludem, menuturkan bahwa pemberian hak pilih terhadap penyandang disabilitas mental kembali menjadi diskursus di ruang-ruang publik dan ada banyak pandangan soal keputusan ini tapi sayangnya banyak stakeholder kepemiluan baik KPU maupun pemerintah belum menjelaskan cara pandang terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental secara utuh. Kendati demikian, menurut Fadli yang paling dominan sebetulnya dalam perjuangan pemenuhan hak pilih para penyandang ...

Read More »

Jokowi-JK Dinilai Belum Serius Dorong Reformasi Hukum

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Eryanto Nugroho mengkritik jalannya reformasi hukum selama tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia menilai salah satu agenda nawacita pemerintahan Jokowi-JK tersebut belum dilaksanakan secara konsisten. Salah satu indikasinya, menurut Eryanto, ialah mandeknya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dia juga menyoroti masih lemahnya sistem penegakkan hukum dan profesionalitas lembaga penegak ...

Read More »

Jelang 3 Tahun Jokowi-JK, PSHK: Reformasi Hukum Tidak Konsisten

Jakarta – Masa Pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla (JK) memasuki tahun ketiga. Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Eryanto Nugroho menilai reformasi hukum era pemerintahan Jokowi-JK tidak konsisten. Hal itu disampaikan Eryanto dalam diskusi yang digelar The Indonesian Forum di Restoran Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017). Diskusi itu bertajuk ‘Capaian Reformasi Hukum Pemerintahan Jokowi-JK’. “Reformasi hukum dalam ...

Read More »

The INDONESIAN FORUM Seri 43 “Capaian Reformasi Hukum Dalam Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK”

Hari, tanggal      :  Senin , 9 Oktober  2017 Waktu                  :  14.00 s/d 16.00 Tempat                 :  Restoran Tjikinii Lima, Jl. Cikini 1 No.5, RT.13/RW.5, Cikini, Menteng, Kota  Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330 Fokus Diskusi   :  “Capaian Reformasi Hukum Dalam Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” Reformasi hukum merupakan salah satu bagian dari penjabaran konsep Nawacita yang selama ini digagas oleh Presiden ...

Read More »

Evaluasi Amnesti Pajak, Pemerintah Diminta Jaga Momentum

JAKARTA-Kebijakan Amnesti Pajak yang dijalankan pemerintah Jokowi-JK awalnya ada sejumlah keraguan dan pesimisme. Seiring berjalannya waktu, sampai periode pertama berakhir (30 September 2016), menuai keberhasilan besar hingga akhir periode pertama. Keberhasilan ini tidak semata upaya menambal kemungkinan defisit APBN 2016, namun menyangkut aspek strategis yang dapat ditindaklanjuti dari segi administrasi pajak. “Basis data Wajib Pajak yang diperoleh dari program Amnesti ...

Read More »

Misbakhun: Pemerintah Mesti Jaga Momentum Evaluasi Amnesti Pajak

JAKARTA – Kebijakan Amnesti Pajak yang dijalankan pemerintah Jokowi-JK awalnya ada sejumlah keraguan dan pesimisme, namun sampai periode pertama berakhir (30 September 2016), menuai keberhasilan besar hingga akhir periode pertama. Anggota komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menilai keberhasilan ini tidak semata upaya menambal kemungkinan defisit APBN 2016, namun menyangkut aspek strategis yang dapat ditindaklanjuti dari segi administrasi pajak. “Basis data ...

Read More »

Misbakhun: Keberhasilan Amnesti Pajak Kuatkan Kepercayaan Masyarakat

Anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun menegaskan keberhasilan Amnesti Pajak menjadi sinyal menguatnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Potensi pajak yang muncul dan sesuai dengan perkiraan awal yakni peserta Amnesti Pajak didominasi oleh wajib pajak pribadi non-UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa program Amnesti Pajak pada tahap pertama telah tepat sasaran,” kata Mukhammad Misbakhin ...

Read More »