Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Diklat ASN Belum Efektif, Apa yang Perlu Diubah?

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) begitu penting dalam menyukseskan agenda kebijakan publik. Sejak Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diteken, aspek kinerja menjadi salah satu poin utama peningkatan kualitas ASN. Pemerintah pusat pun mulai menerapkan sistem merit guna memperbaiki manajeman ASN yang bertujuan untuk mendongkrak kinerja yang lebih baik. Secara lebih lanjut dalam UU tersebut dijelaskan bahwa sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasar pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Menurut Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terdapat enam poin penting yang perlu dicermati dalam praktik sistem merit (menpan.go.id, 27/04). Pertama, tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Kedua, perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan sertifikasi. Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi melalui pelatihan, Training Need Analysis (TNA), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Coaching, dan Mentoring. Keempat, adanya penilaian kinerja berkelanjutan. Kelima, promosi dan rotasi dengan cara talent mapping, succession dan career planning. Hal ini mencakup open recruitment untuk mendapatkan calon terbaik. Keenam, mengapresiasi ASN secara layak melalui perubahan sistem pensiun dan kompensasi.

Pada kenyataannya, keenam poin sistem merit tersebut belum dipraktikkan secara merata di lingkup K/L/Pemda. Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis, poin ketiga atau pelatihan menjadi salah satu aspek yang seringkali luput dari perhatian. Padahal, poin ini menjadi begitu penting dalam upaya peningkatan kinerja kualitas ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik. Secara lebih jelas, Legal Information Institute, Cornell Law School (2021) menjelaskan bahwa dalam praktik sistem merit, pegawai selayaknya diberikan Diklat yang efektif untuk menghasilkan kinerja organisasi dan individu yang lebih baik.

Anita dkk. (2013) dalam tulisannya menjelaskan bahwa kenyataannya penyelenggaraan Diklat hanya sebagai syarat yang harus diikuti oleh pegawai karena tuntutan organisasi. Setelah selesai dilaksanakan, banyak hal yang ditinggalkan oleh peserta. Tidak semua materi dilakukan seiring menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Metode dan materi yang diajarkan pun sebenarnya juga berpengaruh terhadap minat belajar peserta. Lebih dari itu diterangkan juga bahwa pendidikan apa pun bentuk dan tingkatnya pada akhirnya bertujuan pada suatu perubahan perilaku, baik individu, kelompok maupun masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada intinya, Diklat selayaknya tidak hanya menjadi kegiatan rutin, perubahan perilaku juga menjadi hasil yang diharapkan.

Melihat situasi K/L/Pemda saat ini, memang tampak terbukti bahwa Diklat memang belum efektif berjalan. Misalnya saja tampak dalam perilaku korup yang dilakukan oleh sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Bahkan di saat ratusan triliun anggaran digunakan untuk mencegah dan menangani COVID, kasus korupsi yang dilakukan para pejabat terus mencuat. Menurut temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) (2020) melalui pemantauan terhadap persidangan kasus – kasus tindak pidana korupsi dalam kurun waktu Januari 2020 hingga Desember 2020, kerugian negara akibat praktik korupsi mencapai Rp56,7 triliun (nasional.kontan.co.id, 22/03). Kerugian itu meningkat empat kali lipat dibanding tahun 2019.

Menurut Eko Prasojo, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (2015), dalam konteks birokrasi Indonesia yang amat bersifat patronase, perubahan akan lebih mudah dilakukan jika para pemimpin, baik politikus maupun pejabat senior birokrasi memberi contoh dalam ucapan, sikap, pikiran, dan perbuatan (lead by example). Dalam konteks tersebut, revolusi mental harus dilakukan melalui perubahan sistem. Salah satu rencana yang mungkin dilakukan diantaranya membentuk sekolah kader ASN, mengubah kurikulum diklat JPT,serta mempersiapkan agen pengubah mental di setiap instansi. Menggarisbahawi apa yang dikatakan Eko, pada intinya, pemimpin memiliki pengaruh yang sangat kuat. Apa yang mereka lakukan akan sangat berdampak pada jalannya birokrasi termasuk kinerja para ASN yang dipimpin.

Kembali pada sistem merit, pada dasarnya sistem ini tidak hanya menekankan soal kompetensi, tetapi juga soft skill, dan “merit” itu sendiri, yang tampak dalam perilaku para ASN. Di sejumlah negara yang berhasil dalam mempraktikkan sistem merit seperti Singapura dan Korea Selatan, penekanan yang diberikan juga bukan hanya soal kompetensi. Tetapi, bagaimana aspek kepemimpinan termasuk nilai kejujuran harus dilakukan beriringan. Mengingat belum efektifnya program Diklat khususnya dalam aspek perubahan perilaku ASN, maka perlu dilakukan sejumlah strategi perbaikan dan perubahan dalam kebijakan Diklat yang dilakukan pemerintah sejauh ini.

Pertama, dalam membuat materi, Lembaga Administrasi Negara (LAN)  bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), beserta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah aktor strategis lain, perlu melakukan peninjauan terhadap materi-materi Diklat yang diberikan dari tahun ke tahun. Kedua, khususnya Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) bagi JPT perlu dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada aspek kepemimpinan dan bagaimana tindak lanjutnya. Sehingga tidak sekadar menjadi pengetahuan belaka.

Ketiga, LAN telah cukup adaptif dalam merencanakan metode Diklat. Diantaranya melalui coaching, mentoring, atau counseling dan pemagangan. Upaya tersebut perlu diapresiasi. Namun, alangkah baiknya jika upaya tersebut juga diriingi dengan komitmen untuk melaksanakan Diklat secara berkelanjutan agar api integritas para ASN terjaga. Pada intinya, Diklat bagi ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu diteruskan melalui pembinaan berkelanjutan tanpa melupakan aspek kepemimpinan. LAN beserta dengan para aktor strategis juga dapat berkolaborasi dengan lembaga pelatihan swasta yang berfokus pada peningkatan aspek ini.

 

Vunny Wijaya,

Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

vunny@theindonesianinstitute.com

Komentar