Jelang akhir 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research kembali menerbitkan laporan analisis kebijakan tahunan INDONESIA 2025. Publikasi ini hadir di tengah dinamika, jika bukan kegaduhan, kebijakan nasional di berbagai sektor. Laporan tahunan ini menegaskan komitmen kami sebagai lembaga penelitian kebijakan publik untuk terus berkontribusi melalui analisis dan rekomendasi yang kontekstual, relevan, responsif, serta kritis secara konstruktif terhadap ...

Penelitian ini menelaah bagaimana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mencerminkan pergeseran makna antara narasi keamanan dan kontrol sipil. Pemerintah dan DPR berargumen bahwa revisi diperlukan untuk menjawab tantangan keamanan modern serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021. Namun, masyarakat sipil menilai proses pembahasannya berlangsung terburu-buru, tidak transparan, dan minim partisipasi publik yang bermakna. ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi INDONESIA 2025. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul “Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Research Associate, TII. Analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa pemisahan jadwal berpotensi meningkatkan efisiensi teknis dan memperkuat kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, sekaligus mengurangi beban ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan Kajian Kebijakan Tahun 2025 (Indonesia Report). Kajian bidang sosial tahun ini berjudul “Menelaah Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif: Perkembangan, Tantangan, dan Strategi Optimalisasi.” Kajian ini menyoroti pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif (Comprehensive Sexuality Education/CSE) dalam membekali remaja Indonesia dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab ...

Penelitian ini menelaah efektivitas Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai alat kelengkapan baru di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam memperkuat partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) pada proses pembentukan undang-undang. Latar belakang kajian ini berangkat dari kebutuhan demokrasi Indonesia untuk memiliki mekanisme legislasi yang lebih terbuka, akuntabel, dan inklusif, di mana masyarakat memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan, ...

[Revisi ini disesuaikan berdasarkan sumbangsih informasi dari penanggap/narasumber dan paparan penulis dalam diseminasi The Indonesian Forum (TIF) seri 126 pada Kamis, 27 November 2025 yang dapat diakses di https://www.theindonesianinstitute.com/tif-126-analisis-implementasi-kebebasan-ekonomi-dan-implikasinya-bagi-lingkungan-di-indonesia/. Seluruh kesalahan dalam file sebelumnya adalah murni kesalahan penulis.]   The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi tahunan, INDONESIA 2025. Di bidang ekonomi, kajian tahunan TII ...

Memasuki dua dekade, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), konsisten melakukan riset dan advokasi, serta edukasi kebijakan publik. Dalam kajian kebijakan tahunan INDONESIA 2024 kali ini, kami mengangkat beragam topik kebijakan yang mengevaluasi sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, kontekstual, dan relevan. INDONESIA 2024 hadir saat Indonesia telah menyelesaikan Pemilu dan memiliki pemerintahan dan parlemen yang baru ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi INDONESIA 2024. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul “Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini dilakukan dengan metodologi kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara. Analisis kebijakan dalam kajian ini melihat evaluasi terkait implementasi Perbawaslu Nomor 2 ...

Laporan akhir tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), INDONESIA 2024, yang ditulis Peneliti Bidang Sosial, Dewi Rahmawati Nur Aulia, menganalisis tentang pelaksanaan Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan menggunakan pemikiran Implementasi Kebijakan Edward C. George III (1980) dan upaya yang telah dilakukan dalam mendorong ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi INDONESIA 2024. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul ”Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang”, yang ditulis oleh Christina Clarissa Intania, Peneliti Hukum TII. Studi ini dilakukan dengan metodologi kualitatif. Pembentukan undang-undang di Indonesia seringkali mendapat kritik karena kurangnya pelibatan dan partisipasi publik. Akibatnya, kualitas dan legitimasi undang-undang ...