Berita TII

Peneliti sebut impor pangan dapat dilakukan untuk penuhi kebutuhan

Jakarta (ANTARA) – Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute (TII) Nuri Resti Chayyani mengatakan permintaan dan pasokan pangan perlu terus diseimbangkan untuk mencegah inflasi yang terlalu tinggi, salah satunya dengan melakukan impor. “Tidak perlu alergi terhadap impor, jika memang benar-benar dibutuhkan akibat tidak mencukupinya ketersediaan pangan dalam negeri,” kata Nuri dalam keterangan resmi, Jumat. Menurutnya data terkini yang valid soal ...

Read More »

Mengebut Pembahasan Haluan Negara

 

Read More »

Cancel Culture yang tidak Berlaku di Pemilu Indonesia

Beberapa waktu belakangan, istilah cancel culture ramai digunakan di media sosial. Cancel culture kerap digaungkan terhadap sejumlah tokoh publik tersandung skandal ataupun melanggar etika dan norma yang berlaku. Sebagai contoh, penulis JK Rowling pernah mengalami di-cancel oleh publik karena berkomentar terkait transphobia. Ataupun, publik figur Indonesia, Gofar Hilman yang mengaku mengalami cancel culture akibat dugaan kasus pelecehan seksual. Pada dasarnya, ...

Read More »

Direktur TII: Apakah Gorden Bisa Perbaiki Kinerja Legislasi DPR?

tirto.id – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar mempertanyakan apakah penggantian gorden dapat memperbaiki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Itu kan tidak,” kata Adinda kepada reporter Tirto, Selasa (29/3/2022) sore. Hal itu disampaikan Adinda menanggi rencana pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR senilai Rp48,7 miliar. Meski begitu, dia memahami ...

Read More »

Terbelah Sikapi Penyusunan Haluan Negara

    https://koran.tempo.co/read/nasional/472459/kajian-kampus-terbelah-sikapi-penyusunan-pphn

Read More »

Label Halal Jadi Polemik, Peneliti: Jangan Fokus Desain, tapi Lupa Perlindungan Konsumen

JAKARTA, KOMPAS.TV – Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII) Nuri Resti Chayyan mengingatkan, masyarakat agar tidak terlena di tengah logo label halal baru yang jadi polemik. Apalagi, menurutnya penetapan label halal merupakan upaya perlindungan hak konsumen. Hal ini, katanya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, juga mengatur tentang label yang memuat informasi kehalalan produk yang bertujuan untuk menjamin pemeluk agama dapat menjalankan ajarannya. Ia mengingatkan, ...

Read More »

Belajar dari Kasus Nurhayati: Penyidik Tak Cermat Bisa Disanksi?

tirto.id – Selasa, 1 Maret 2022, Polri menghentikan kasus Nurhayati. Nurhayati adalah bendahara keuangan di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon yang jadi tersangka dugaan korupsi. Padahal ia adalah pelapor dugaan rasuah yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu, Supriyadi. Nurhayati mengaku meluangkan waktu dua tahun untuk pengusutan kasus ini, tapi akhir Desember 2021, polisi menetapkannya sebagai tersangka berdasar petunjuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. ...

Read More »

Pengamat: Wancana Penundaan Pemilu 2024 Hanya Alat Tawar Kepentingan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 hanya sebagai alat tawar-menawar kepentingan di antara partai politik. “Wacana ini telah bergulir sejak tahun lalu dan akan terus bergulir. Wacana ini akan semakin menguat mendekati tahun-tahun politik jelang Pemilu 2024,” kata Arfianto atau Anto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (25/2/2022). ...

Read More »

Pengamat: Wacana penundaan Pemilu 2024 hanya alat tawar kepentingan

Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 hanya sebagai alat tawar-menawar kepentingan di antara partai politik. “Wacana ini telah bergulir sejak tahun lalu dan akan terus bergulir. Wacana ini akan semakin menguat mendekati tahun-tahun politik jelang Pemilu 2024,” kata Arfianto atau Anto dalam ...

Read More »

JKN jadi Syarat Administrasi Publik: Antara Pemaksaan & Inovasi

tirto.id – Warga yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) siap-siap tidak akan mendapatkan pelayanan administrasi publik. Sebab, JKN atau Kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat yang harus dilampirkan. Salah satunya dalam mengurus pendaftaran atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli. Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Teuku Taufiqulhadi menjelaskan alasan pemerintah ...

Read More »