REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono menilai reshuffle kabinet diprediksi tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Bahkan, hal itu hanya menunjukkan kegagalan koalisi partai politik dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Menurutnya, partai politik seharusnya tidak hanya berperan pada saat pemilihan umum saja, tetapi juga pascapemilu bekerja secara berkesinambungan. Bagi koalisi partai politik yang menguasai ...

AKURAT.CO, Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menilai pidato kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap menteri beberapa waktu lalu berakibat mencuatnya isu reshuffle kabinet yang berkembang di masyarakat. Pria yang akrab disapa Anto itu mengatakan, meski reshuffle sebuah keniscayaan, tapi tak memiliki dampak positif terhadap perubahan kinerja kabinet. Jauh dari itu, Anto ...

JAKARTA – Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menyatakan, munculnya video Presiden Jokowi yang tengah ‘memarahi’ anak buahnya beberapa waktu lalu berakibat mencuatnya isu reshuffle kabinet yang berkembang di masyarakat. Pria yang akrab disapa Anto itu mengatakan, meski reshuffle sebuah keniscayaan, tapi tak memiliki dampak positif terhadap perubahan kinerja kabinet. Jauh ...

Penuntasan masalah kekerasan seksual kembali menemui titik buntu. Sejak 2014 hingga kini, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) hanya menjadi wacana setelah DPR kembali mencabut beleid itu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 dan mengalihkan pembahasan ke 2021. Lembaga pusat riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menyesalkan sikap DPR tersebut. Digesernya waktu pembahasan RUU PKS ke 2021 ...

MASYARAKAT sipil mempertanyakan sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak lagi memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Indonesia Adil dan Demokratis, mendesak DPR melanjutkan pembahasan RUU P-KS yang draftnya sudah diinisiasi sejak 2015 untuk melindungi korban kekerasan seksual. ...

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah Organisasi Non Pemerintah (NGO) meminta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) tindak anggota DPR yang minta CSR saat rapat kerja dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu terjadi saat komisi VII DPR melalukan rapat kerja dengan BUMN holding pertambangan. Anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut meminta disertakan dalam penyaluran CSR di daerah pemilihan (dapil). “Dugaan bancakan DPR ...

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah aktivis dari masyarakat sipil mengkritik keras langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menghapus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Prolegnas 2020. Hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian DPR terhadap aspirasi masyarakat. “Kalau bicara prioritas dan urgensi kasusnya, sudah jelas. Bahkan ketika pandemi, Komnas Perempuan mengatakan terjadi peningkatan 75 persen kasus kekerasan terjadi. Di mana negara? ...

Melebarnya defisit APBN menjadi 6,34 persen dari produk domestik bruto atau PDB dan juga akan adanya penarikan utang pemerintah merupakan sesuatu yang bisa ditoleransi di tengah situasi krisis saat ini. Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), M. Rifki Fadilah mengatakan mengatakan bahwa tidak hanya Indonesia yang harus memperlebar defisit dan juga menambah utang, kini ...

JAKARTA – Melebarnya defisit APBN menjadi 6,34% dari produk domestik bruto (PDB), serta akan adanya penarikan utang baru oleh pemerintah dinilai sebagai sesuatu yang bisa ditoleransi di tengah situasi krisis saat ini. Tidak hanya Indonesia, kini banyak negara-negara di dunia yang juga meningkatkan utangnya untuk menyelamatkan perekonomiannya dari ancaman resesi. “Angka utang publik negara-negara di dunia akan meningkat tajam pada ...

JAKARTA – Lembaga riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menilai pemerintah perlu melakukan analisis jabatan dalam tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai garda terdepan pelayanan publik, kualitas pelayanan yang dilakukan ASN di masa pandemi COVID-19 banyak mengalami gangguan. Sistem kerja yang memanfaatkan sistem daring, penerapannya juga belum merata di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ...