Paste your Google Webmaster Tools verification code here

TII Minta DPR Cermati Kritikan Masyarakat soal RUU Cipta Kerja

DIREKTUR Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dapat mengungkit perekonomian Indonesia. RUU ini sejalan upaya meningkatkan investasi dan kemudahan usaha namun beberapa poin didalamnya harus diperbaiki.

“Salah satu permasalahan yang menghambat investasi dan kemudahan berusaha adalah regulasi yang gemuk dan tumpang tindih, sehingga menambah beban biaya dan waktu, serta lebih jauh mempersulit upaya pembukaan kesempatan lapangan kerja yang lebih luas,” ujar Adinda Tenriangke Muchtar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (23/4).

Menurut dia, RUU Cipta Kerja tidak hanya mengatur tentang ketentuan investasi dan kemudahan berusaha. Tapi juga ketenagerjaan, lingkungan, industri pertambangan, pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan, Badan Usaha Milik Desa, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

“RUU Cipta Kerja juga didorong untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi, melalui kemudahan berusaha dan proses perijinan yang mudah, serta difasilitasi pemerintah,” katanya.

Ia menilai RUU Ciptaker sebagai kebijakan berpotensi positif bagi kebebasan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta kesejahteraan di Indonesia.

Meskipun RUU ini bagus namun terdapat beberapa catatan yang harus menjadi bahan perbaikan. Pertama terkait bangunan dan logika hukum, RUU ini berpotensi menghidupkan kembali pasal yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, yaitu ketentuan presiden bisa membatalkan peraturan daerah melalui peraturan presiden.

Poin itu bertentangan dengan hierarki tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belum lagi, potensi anomali dengan prinsip omnibus law, karena RUU Cipta Kerja nantinya akan mengamanatkan ratusan peraturan teknis untuk pelaksanaannya.

“Hal ini pulalah yang membuat pembahasan RUU ini masih harus dikritisi karena banyaknya ketentuan yang bermasalah, mengingat potensi dampak negatif serius yang akan ditimbulkannya,” ujarnya.

TII menegaskan pentingya mengkritisi RUU ini mengingat aspek ekonomi juga berdampak terhadap aspek lainnya.

Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung kebebasan ekonomi tidak akan dapat berjalan baik dan berdampak positif, jika tidak memperhatikan pemangku kepentingan, konteks, serta dampak di aspek lainnya.

“Termasuk aspek perlindungan HAM dan hukum, demokrasi, sosial, maupun lingkungan hidup. Harus diakui bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih memuat banyak ketentuan yang kontroversial dan justru ikut menghambat tujuannya karena proses pembuatannya yang sejak awal bermasalah,” tukasnya.

TII mendesak pemerintah agar semua catatan kritis dari beragam pihak harus dipertimbangkan dan dijadikan masukan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja kedepan. Terlebih di tengah krisis pandemi covid-19 DPR bersikukuh terus melanjutkan pembahasan RUU ini.

“Para pembuat kebijakan dituntut untuk membuktikan bahwa RUU Cipta Kerja tetap diproses sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,”pungkasnya. (OL-7)

https://mediaindonesia.com/read/detail/307077-tii-minta-dpr-cermati-kritikan-masyarakat-soal-ruu-cipa-kerja

Komentar