Foto TII.

The INDONESIAN FORUM Seri 39 “Evaluasi Kebijakan Amnesti Pajak”

Moderasi pertumbuhan ekonomi global, melemahnya perekonomian Amerika Serikat, restrukturisasi perekonomian Tiongkok, hingga melemahnya harga komoditas menyebabkan Pemerintah Indonesia memutar otak untuk terus meningkatkan penerimaan negara. Rencana belanja negara yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap harus dibiayai. Proyek-proyek infrastruktur yang sudah dimulai tentu jangan sampai terhenti tanpa penyelesaian yang jelas.

Menyikapi hal ini, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, pemerintah memberlakukan kebijakan amnesti pajak.  Kebijakan ini adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Kebijakan amnesti pajak saat ini sudah memasuki periode yang kedua dengan tarif sebesar 3% dari jumlah pengenaan. Selain itu pengampunan pajak bagi usaha kecil dan menengah juga sudah mulai dilakukan. Akan tetapi, berkaca pada periode pertama implementasi amnesti pajak pada bulan Juli hingga September 2016, masih terdapat beberapa catatan yang perlu dijadikan bahan evaluasi. Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik secara menyeluruh, hingga pada akhirnya tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan negara, akan tetapi juga mampu memperbaiki basis perpajakan Indonesia.

Bahan Diskusi:

  1. Bagaimana implementasi kebijakan amnesty pajak pada periode satu yang lalu?
  2. Apa yang menjadi hambatan dan tantangan pada implementasi periode satu yang lalu?
  3. Apa yang menjadi pembelajaran yang baik dari implementasi periode satu yang lalu?

Pengantar diskusi oleh:

  1. Hestu Yoga Saksama, Direktur P2 Humas, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan
  2. Siddhi Widyapratama, Tim Amnesti Pajak APINDO
  3. Setyo Budiantoro, Perkumpulan Prakarsa
  4. Mukhamad Misbakhun, Anggota DPR RI, Fraksi Partai Golkar

 

Moderator :

Muhammad Reza Hermanto, Peneliti The Indonesian Institute

271016_THE INDONESIAN FORUM_Rangkuman Diskusi_Seri 39_Evaluasi Kebijakan Amnesti Pajak

Download Rangkuman

 

Komentar