Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 18 Januari 2022 menambah deret produk hukum yang dilahirkan tanpa harus memakan waktu lama. Pada dasarnya hal ini patut diapresiasi, dengan catatan jika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembentukannya. Sayangnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti mempersempit ruang partisipasi publik dalam pembentukan UU IKN. Terburu-burunya DPR dalam ...

Pada hari Selasa 17 September 2019 yang lalu, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Terdapat beberapa poin dalam revisi UU KPK tersebut, yaitu Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan melalui izin Dewan Pengawas, penerbitan SP3 (penghentian ...