Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai sudah saatnya kita tidak terpaku pada kebiasaan money politics kelas teri. Kita harus mulai mengungkap money politics kelas kakap, seperti misalnya praktek jual beli suara. ‘Menurut saya wajar saja jika misalnya seorang caleg mengumpulkan massa, kemudian memberikan visi misi kemudian pulang memberikan ongkos atau nasi bungkus. Memangnya massa mau datang berpanas-panas, ...

Hari, tanggal     :  Rabu, 26 Februari 2014 Waktu                  :  14.00-16.00 WIB Tempat                :  Gd The Indonesian Institute, Jl Wahid Hasyim 194 Kp Bali Jakarta                                   Pusat. Fokus Diskusi  :  Mengantisipasi Kecurangan Dalam Pemilu 2014   Pemilu 2014 akan segera dilaksanakan. Penyelenggaraan Pemilu merupakan agenda lima tahunan yang sangat penting bagi negeri ini. Ini karena Pemilu ...

Letusan Gunung Kelud, banjir yang melanda sebagian wilayah Jawa semakin menegaskan bahwa pulau ini rentan terhadap bencana. Ditambah lagi dengan pembangunan yang tak berwawasan lingkungan serta tidak memperhatikan daya dukung lingkungan menyebabkan pulau ini tidak hanya terkena bencana alam, namun juga bencana ekologi di pulau yang hanya memakan 6 persen luas nusantara, tapi dihuni 65 persen penduduk Indonesia. Ibukota Jakarta ...

Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko mengaku siap dikritik atas inisiatifnya menghasilkan Undang-undang Desa yang disahkan oleh DPR RI pada 18 Desember lalu. Menurut Budiman, pihaknya menilai ada banyak masalah yang muncul ketika UU ini diterapkan. Misalnya apakah UU ini tidak menjadi ladang korupsi baru. ‘Saya menyadari ketika desa menerima alokasi anggaran sebesar Rp 400 juta-Rp ...

Manajer Penanganan Bencana dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Mukri Friatna menilai, bencana banjir yang melanda Indonesia sepekan terakhir ini bukan hanya diakibatkan oleh anomali cuaca, namun juga oleh tata kelola lingkungan hidup yang buruk. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman pernah mengatakan, mendorong Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara merelokasi warga di bantaran Sungai ...

Hari, tanggal  :  Kamis , 16 Januari 2014 Waktu                 :  14.00-16.00 WIB Tempat              :  Gd The Indonesian Institute, Jl Wahid Hasyim 194 Kp Bali Jakarta Pusat. Pada Sidang Paripurna DPR 18 Desember 2013 lalu disahkan UU Desa. Ini menjadi penanda mulainya babak baru dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di desa. Setidaknya ada dua hal yang menjadi perhatian banyak pihak ...

Jakarta – Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyatakan Indonesia perlu pemekaran wilayah karena sejatinya pemekaran daerah adalah sesuatu yang baik, bahkan memiliki dasar konstitusional. “Kita memang butuh pemekaran, seperti pemekaran layanan publik sehingga masyarakat dan pemerintah bisa menjadi dekat,” ujar Endi dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu. ...

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida menduga masih ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri pelaku pemekaran daerah tersebut. “Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu,” kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu. Laode ...

JAKARTA-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida menduga masih ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri pelaku pemekaran daerah tersebut. “Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu,” kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu. Laode ...

Setahun sudah Guburnur Jakarta Joko Widodo memegang tampuk Pemerintah Daerah (Pemda) DKI, namun gerak cepat sang gubernur masih tampak terbelenggu bahkan lamban dalam realiasi di lapangan. Salah satunya karena persoalan sinergi pusat dan daerah. Penilaian tersebut dilontarkan pengamat perkotaan Yayat Supriyatna kepada Harian Pelita, dalam diskusi yang diadakan di The Indonesian Forum, Jakarta Pusat minggu lalu. Pasalnya, lanjut akademisi dari ...