Foto: Suara Nasional

Ini 5 Poin Yang Menghambat Orang Gila Punya Hak Suara Di Pemilu

Fadli Ramadhanil, Peneliti Hukum Perludem, menuturkan bahwa pemberian hak pilih terhadap penyandang disabilitas mental kembali menjadi diskursus di ruang-ruang publik dan ada banyak pandangan soal keputusan ini tapi sayangnya banyak stakeholder kepemiluan baik KPU maupun pemerintah belum menjelaskan cara pandang terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental secara utuh.

Kendati demikian, menurut Fadli yang paling dominan sebetulnya dalam perjuangan pemenuhan hak pilih para penyandang disabilitas mental itu adalah soal stigma yang sudah melekat dalam alam pikiran kebanyakan orang, khususnya yang langsung berkaitan dengan penyelenggara pemilu.

“Stigma negatif yang terlalu kuat melekat diingatan banyak orang ya, termasuk ingatan dibanyak penyelenggara pemilu, ingatan pengambil kebijakan, ingatan pengambil keputusan, bahkan pemerintah sekalipun, dan partai politik. Itu yang menjadi hambatan terbesar sebetulnya kepada teman-teman penyandang disabilitas mental,” ujarnya.

Ini disampaikan Fadli dalam The Indonesian Forum Seri 50 bertajuk: ”Hak Memilih dan Dipilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019”, yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute, di Jl. HOS Cokroaminoto No. 92 Menteng, Kamis (20/12).

Fadli kemudian menyebutkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental setidaknya terdiri dari 5 poin.

“Pertama, penyandang disabilitas mental adalah orang yang jahat. Kedua, penyandang disabilitas mental adalah orang yang mengganggu ketertiban. Ketiga, penyandang disabilitas mental adalah orang yang kebal hukum, dibebaskan dari segala kewajiban agama. Lalu bagaimana mereka mau diberi hak pilih,” tukasnya.

Selanjutnya, poin keempat, imbuh Fadli, suara penyandang disabilitas mental rentan dimanipulasi, dimobilisasi, dan mereka beresiko salah pilih. Menurutnya, poin ini juga paling aneh, apalagi dia pernah ditanya sama kader partai tertentu mengenai penyandang disabilitas mental berpotensi salah pilih dalam pemilu.

“Lalu saya tanyak balik, emang ada ya ruang mengadili pilihan politik seorang warga negara itu, kita semua dalam ruangan ini saya yakin punya hak pilih, dititik-titik tertentu kandang-kadang kita merasa salah pilih kemarin dalam Pemilu. Ini menurut saya, cara pandang yang terlalu sederhana dan itu sebenarnya soal stigma negatif saja,” tegasnya.

“Itu stigma negatif saja, soal orang-orang disabilitas mental tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak berdaya melakukan kegiatan yang bisa kita (orang normal-‘red’) lakukan sehari-hari apalagi diberikan hak politik dalam pemilu.

Bahkan yang paling menyedihkan, ucap Fadli, ketika orang-orang mengatakan “masa iya orang gila diberikan hak politik dalam memilih di dalam proses sebuah Pemilu. Dia menilai stigma semcam itu terlalu negatif kepada seorang warga negara yang semestinya menjadi tanggungjawab bersama untuk memberikan proteksi terhadap mereka.

“Kalu soal hak pilih teman-teman disabilitas mental itu rentan dimobilisasi, dimanipulasi, disalahgunakan, justru itu menjadi cerminan bahwa ada ketidak percayaan, ada kekhawatiran kepada instrumen kepemiluan kita untuk menjaga agar kemudian suara-suara yang diberikan kepada pemilih itu tidak dimanipulasi, apakah suara yang diberikan kepada disabilitas mental saja yang rawan disalahgunakan, menurut saya tidak,” tukasnya.

Menurut Fadli, proses yang paling rentan dalam proses tahapan pemilu adalah proses rekapitulasi suara dilevel kelurahan (sekarang sudah tidak ada lagi) dan juga rekapitulasi suara ditingkat kecamatan, manipulasi suara.

“Stigma yang terkahir adalah penyandang disabilitas mental adalah orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk,” pungkasnya.

Sumber: Suara Nasional.id

Komentar