Proklamasi kemerdekaan Indonesia enam puluh delapan tahun yang lalu, merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Haru biru seluruh anak bangsa di seantero nusantara, menandai perubahan bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka.

Cita-cita kemerdekaan yang terpendam selama berabad-abad, akhirnya tergapai berkat kegigihan perjuangan para pendiri bangsa. Cita-cita kemerdekaan bukanlah suatu tujuan akhir. Cita-cita kemerdekaan juga mengamanatkan tujuan negara, yaitu mewujudkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Namun, jika kita melihat kondisi kekinian, kita perlu sejenak merenung dan bertanya, sudakah tujuan negeri ini terwujud? Sudah barang tentu menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Salah satunya dapat dilihat dari permasalahan masih tingginya angka kemiskinan yang menghambat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang atau 11,37 persen. Angka kemiskinan ini masih jauh di bawah target kemiskinan yang ditetapkan pemerintah dalam APBN-P 2013 sebesar 10,5 persen (beritasatu.com, 1/7).

Belum lagi jika ditambah warga miskin paska kenaikan harga BBM. Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana mengatakan akan terjadi kenaikan sampai dengan 1,6% angka orang miskin di Indonesia di tahun 2013 ini (energitoday.com,  27/5)

Kemudian untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), Indonesia masih menempati peringkat 121 dari 187 negara (Tempo.co, 18/3). Rata-rata IPM Indonesia masih di bawah rata-rata negara kawasan Asia Timur dan Pasifik yang terdiri dari 15 negara, yakni 0,683, selain juga masih di bawah rata-rata IPM dunia sebesar 0,694 (Detik.com, 19/3).

Produk Nasional Bruto (PNB) Indonesia pada tahun 2012 tercatat US$ 4.154, masih di bawah rata-rata per PNB kawasan yang sebesar US$ 6,874. Rata-rata harapan hidup saat lahir di Indonesia adalah 69,8 tahun, juga lebih rendah dari rata-rata kawasan yakni, 72,7 tahun dan rata-rata dunia yakni 70,1 tahun. Rata-rata harapan sekolah di Indonesia yakni selama 12,9 tahun atau hanya mencapai sekolah menengah pertama (wartaekonomi.co.id, 18/3).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengakui bahwa, angka kemiskinan Indonesia masih dianggap tinggi sehingga perlu ada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut (kompas.com, 10/10/2012).

Hingga saat ini upaya untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan menjadikan prioritas program pembangunan nasional. Namun, upaya program-program pengentasan kemiskinan belum berjalan secara optimal. Masih terdapat tumpang-tindih antar kementerian dan antara pemerintah pusat dan daerah dalam program mempercepat pengentasan kemiskinan tersebut.

Contohnya, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) di tingkat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) milik Pemerintah Pusat (Beritajakarta.Com, 25/5/2011). Sementara itu, di Jayapura terdapat kerancuan antara program PNPM Mandiri yang mengedepankan pemberian bantuan dana pinjaman secara bergulir dengan program BLSM yang memberikan dana secara cuma-cuma (tabloidjubi.com, 26/6). Permasalahan tumpang tindih program ini yang menghambat pengentasan kemiskinan selama ini.

Masih tingginya angka kemiskinan menunjukkan amanat proklamasi kemerdekaan, belum terwujud sampai saat ini. Masih banyak masyarakat di negeri ini yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 68.

Diperlukan semangat juang dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Semangat tersebut diikuti dengan langkah-langkah yaitu, pertama, pemerintah pusat dan daerah mensinergikan program-program pengentasan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, DPR RI dan Kelompok Masyarakat Sipil mengawasi APBN/D yang tidak pro-poor. Ketiga, Polri, Jaksa, dan KPK menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas guna menciptakan keadilan masyarakat.

Arfianto Purbolaksono – Peneliti Yunior Bidang Politik The Indonesian Institute arfianto@theindonesianinstitute.com