Revisi UU MD3: Kemunduran Demokrasi Kita

Pada 12 Februari 2018 kemarin, DPR mengesahkan Revisi UU MD3 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang sering disingkat UU MD3. Melalui revisi UU MD3 yang terbaru tersebut, DPR nampaknya hendak mengajak kita untuk meletakkan semangat reformasi yang telah kita bawa sampai sejauh ini.

Keinginan tersebut terlihat dalam beberapa pasal yang mereka rumuskan. Pertama, melalui Pasal 73 yang diperjelas ke dalam beberapa poin, memperlihatkan DPR berambisi untuk memiliki hak memanggil paksa rekan kerja mereka yang mangkir dari undangan mereka. Keinginan tersebut termakub dalam Pasal 73 ayat 3 yang berbunyi, “dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut, tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Di ayat selanjutnya juga mewajibkan pihak kepolisian untuk memenuhi keinginan DPR tersebut.

Pasal yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk memanggil rekan kerja mereka secara paksa sangatlah bermasalah. Kewenangan memanggil paksa merupakan lingkup kewenangan yang cukup dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Dengan mewajibkan polisi untuk memenuhi permintaan DPR tersebut, DPR telah melampaui batas-batas kekuasaan yang mereka miliki. Perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh DPR berpotensi mengaburkan pembagian kekuasaan negara pada bada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip trias politica yang selama ini kita kedepankan dalam memantapkan demokrasi kita nampaknya kian ditinggalkan.

Kedua, selain pasal hak pemanggilan paksa, pasal lain yang bermasalah ialah Pasal 224 ayat 2 tentang imunitas hukum yang melekat pada diri setiap anggota DPR. Bunyi dari Pasal 224 ayat 2, “anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.” Hak imunitas hukum ini dapat menjadikan anggota DPR bertindak sewenang-wenang. Pasal ini jelas akan merusak asas equality before the law, yakni semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

Ketiga, hal yang tidak kalah mengecewakannya, DPR membakukan pasal yang berpotensi dapat mengkriminalisasikan pihak-pihak yang mengkritik DPR. Dalam Pasal 122 poin K, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal ini dapat ditafsirkan secara bias oleh anggota DPR untuk menjatuhkan pihak-pihak yang mengkritik mereka, tak terkecuali rakyat biasa yang telah memberi mandat kepada mereka.

Padahal kritik yang ditujukan kepada lembaga perwakilan rakyat merupakan hal yang wajar. Dalam spektrum yang lebih luas, kontrol publik terhadap DPR sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan demokrasi. Pasal tersebut dapat mematikan kritik publik yang berujung pada patahnya prinsip representasi yang menghubungkan DPR dan rakyat.

Membatalkan Revisi UU MD3

Alih-alih Revisi UU MD3 ini dapat meningkatkan penghormatan publik kepada DPR, yang terjadi malahan sebaliknya. Publik merespon Revisi UU MD3 ini dengan respon yang negatif. Lebih jauh menurut penulis, Revisi UU MD3 ini tidak akan berujung pada menguatnya DPR secara kelembagaan seperti yang diinginkan oleh para perumusnya, yang terjadi Revisi UU MD3 ini akan melahirkan orang-orang ‘kuat’ yang berkantor di Gedung DPR-MPR.

Oleh karena itu, penulis menilai keluarnya revisi UU MD3 ini sangat tidak tepat. Keluarnya Revisi UU MD3 ini telah mencederai demokrasi yang selama ini kita perjuangkan. Selain itu, disahkannya Revisi UU MD3 ini juga tidak sesuai dengan prestasi DPR selama ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja legislatif DPR tidak pernah dapat mencapai target Prolegnas yang mereka putuskan sendiri. Untuk itu, diperlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat sipil untuk membatalkan Revisi UU MD3 melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi.

 

Fadel Basrianto, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, [email protected]

Komentar