Prospek Perekonomian Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global

Dinamika perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2018 diwarnai oleh berbagai tantangan yang terbilang tidak mudah. Indikasi tersebut salah satunya terlihat pada kondisi nilai tukar rupiah yang semakin tersungkur terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Jika mengutip data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sepanjang tahun 2018 ini berada pada kisaran angka Rp 14.300. Nilai tersebut menyiratkan bahwa secara Year to Date rupiah telah terdepresiai mencapai 10,7 persen. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan data Per 21 Desember 2017, dimana nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hanya terdepresiasi sebesar 0,78 persen (tirto.id, 29/12/2017).

Selain itu, kondisi perekonomian nasional semakin diperparah dengan melebarnya defisit transaksi berjalan. Merujuk laporan publikasi Bank Indonesia 2018, tercatat rasio transaksi berjalan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) pada triwulan I-2018 sebesar 2,21 persen. Angka tersebut terus meningkat hingga pada triwulan III-2018 rasio transaksi berjalan mencapai 3,37 persen terhadap PDB.

Melebarnya rasio transaksi berjalan terhadap PDB sepanjang tahun 2018 ini jelas menjadi alarm terhadap stabilitas perekonomian nasonal. Dalam perhitungan, defisit neraca berjalan dikatakan sehat jika berada pada kisaran angka 2 persen hingga 2,5 persen dari PDB. Akan tetapi, jika cermati lebih jauh nilai rasio saat ini telah melebihi ambang batas maksimal bahkan rasio defisit cenderung terus meningkat hampir menyentuh angka 4 persen terhadap PDB.

Di tengah berbagai gempuran yang terjadi terhadap perekonomian, pemerintah pun telah merespon dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan normalisasi. Penulis mencatat, dari sisi moneter Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan secara bertahap sebanyak 4 kali sepanjang tahun 2018. Pertama kali dilakukan pada 18 Mei 2018, dimana suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate naik 25 bps atau menjadi 4.5 persen. kemudian formulasi kenaikkan suku bunga terus disesuaikan hingga terkahir pada bulan September BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75 persen.

Penulis mencermati bahwa upaya menaikkan suku bunga ini tidak terlepas dari kebijakan The Fed Bank Sentral Amerika Serikat yang juga melakukan normalisasi suku bunga acuan, sehingga Bank Indonesia mau tidak mau ikut melakukan penyesuaian. Selain itu, langkah ini juga terlihat bahwa pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global melalui stabilitas laju inflasi .

Kemudian, paket kebijakan lainnya yang mencuri perhatian publik adalah mandatory perluasan konsumsi bahan bakar nabati (Crude Palm Oil) atau sering disebut biodiesel B20 baik disektor Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 terkait mandatori penggunaan biodiesel untuk sektor PSO dan non-PSO.

Hadirnya kebijakan ini tidak terlepas dari serangkaian upaya pemerintah untuk menekan melebarnya defisit transaksi berjalan yang terjadi sepanjang tahun 2018. Jika merujuk data BPS, sepanjang Januari-Agustus 2018, total impor migas sebesar 19,76 miliar Dollar AS atau melonjak signifkan dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang hanya 15,40 miliar Dollar AS. Sehingga dengan adanya kebijakan bauran energi Biodiesel B20, pemerintah mengharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap impor migas.

Bagaimanakah Prospek Perekonomian 2019 ?

Berkaca dari potret perekonomian sepanjang tahun 2018, penulis memprediksi bahwa pada tahun 2019 mendatang gejolak ekternal masih akan terus berlanjut. Adanya eskalasi perang dagang di negara maju seperti Amerika Serikat dan China akan tetap menjadi batu sandungan dalam menggenjot kinerja ekspor Indonesia.

Dari sisi internal juga cukup terlihat bahwa pemerintah telah mematok proyeksi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2019 berada pada angka 5,3 persen. Angka tersebut justru lebih rendah jika dibandingkan pada APBN 2018 yaitu sebesar 5,4 persen. Ha ini mengindikasikan bahwa pemerintah berusaha cukup realistis dan hati-hati dalam memetakan aktivitas ekonomi di tahun 2019.

Kemudian, dari faktor internal lain hadirnya perhelatan akbar pesta demokrasi Pilpres dan Pileg pada tahun 2019 mendatang akan sangat berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Pasalnya, jika menengok lebih jauh pada perhelatan Pilkada 2018 aktivitas tersebut mampu mendorong kontribusi sektor konsumsi rumah tangga non profit terhadap PDB sekitar 1,32 persen (Wicaksono, R., 2018). Kontribusi tersebut tentu berpotensi meningkat jauh lebih besar mengingat Pemilu dan Pileg 2019 merupakan pesta demokrasi yang memiliki skala nasional.

Lebih jauh, di tengah gejolak global yang diprediksi masih terus berlanjut pada tahun 2019, pemerintah juga perlu mendorong pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan agar tercipta pasar yang kompetitif. Hal ini sejalan dengan konsep kebebasan ekonomi. Studi Bujancă & Ulman (2015) menemukan bahwa negara-negara dengan institusi dan regulasi yang secara konsisten mendorong level kebebasan ekonomi akan berdampak signifikan dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih kompetitif.

Hasil kajian The Indonesian Institute (TII) Center For Public Policy Research tahun 2018 yang membahas terkait kebebasan ekonomi juga menyoroti beberapa hal yang patut diperhatikan. Pertama, pemerintah perlu lebih menekan pemanfaatan subsidi yang diarahkan disektor konsumtif seperti penggunaan BBM. Alokasi subsidi perlu menitibiteratkan pada sektor produktif seperti bidang pendidikan, penguatan modal usaha dan edukasi terhadap pemanfaatan digital ekonomi.

Kedua, sebagai langkah efisiensi anggaran, diperlukan peran sektor swasta dalam proyek pemerintah. Sejauh ini asset BUMN masih cenderung mendominasi terhadap perolehan PDB hampir sekitar 50 persen. ketiga, pemerintah perlu menegakkan hak kepemilikan individu melalui berbagai kemudahan dari sisi regulasi serta sosialisasi. Hal tersebut menjadi penting karena hak kepemilikan dapat menciptakan suatu nilai tambah ekonomi.

Keempat, dalam rangka mendorong pembangunan yang berkeadilan, pemerintah juga perlu menciptakan lembaga keuangan yang inklusif. Karena fakta di lapangan masih banyak ditemukkan masyrakat dengan keterbatasan atau penyandang disabilitas belum mampu memperoleh hak mereka dalam mengakses layanan keuangan yang ramah.

Dengan demikian, selain upaya pemerintah dalam menjaga stabiitas perekonomian melalui berbagai paket kebijakan baik di sisi fiskal maupun moneter, hal lain perlu juga dibarengi dengan mendorong proses pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan. Sehingga diharapkan kedepan perekonomian nasional tetap kompetitif di tengah gejolak global .

Riski Wicaksono, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, riski@theindonesianinstitute.com

 

Komentar