Perbaikan Akses dan Pemerataan Tenaga Kesehatan Pasca Wabah Gizi Buruk Asmat

Awal tahun 2018 Indonesia disambut dengan wabah gizi buruk yang terjadi di Asmat, Papua. Komandan Satgas Kesehatan TNI KLB Asmat menyatakan bahwa terdapat 144 anak menderita gizi buruk dengan total korban jiwa menjadi 72 orang (http://regional.kompas.com,25/01). Dimas, salah satu dokter yang ikut dalam Flying Health Care gelombang I ke Asmat berpendapat bahwa ada banyak faktor terjadinya gizi buruk, beberapa di antaranya pola makan, tidak PHBS (berperilaku hidup bersih dan sehat), dan tidak menjaga kebersihan lingkungan. Menurut pemantauan Dimas selama di Asmat, wabah gizi buruk akan berlangsung kembali karena setelah kondisi pasien membaik mereka akan kembali ke lingkungan mereka dan kembali dengan pola hidup yang sama  (http://republika.co.id,06/02).

Tim IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait permasalahan gizi buruk Asmat. IDAI menyarankan agar ketika pasien sudah pulang dari RS, maka harus ada monitoring kondisi kesehatan. Monitoring dilakukan oleh kader kesehatan per distrik. Selain monitoring, kader kesehatan dapat melatih masyarakat untuk menangani kasus serupa serta melakukan pendampingan perbaikan pola makan anak dan keluarga (http://republika.co.id,06/02).

Tantangan utama dalam memperbaiki status gizi di Asmat adalah masalah akses. Akses akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Asmat dan juga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan ketika sedang sakit. Subsidi pangan dari pemerintah juga disebutkan sulit mencapai lokasi karena faktor medan yang sulit. Untuk akses kesehatan pun masyarakat harus melalui jalur laut dan sungai yang memakan waktu 2-3 jam perjalanan speed boat. Banyak korban yang meninggal bahkan sebelum sampai di rumah sakit akibat akses yang sangat sulit. Masalah lain timbul karena biaya perjalanan yang harus mereka tanggung bisa mencapai Rp 3.000.000 sampai Rp 4.000.000 (http://www.bbc.com,15/01)

Mahalnya biaya perjalanan yang harus ditanggung oleh masyarakat Asmat adalah sebagai akibat dari distribusi BBM yang juga sulit untuk dilakukan. Sulitnya medan juga menjadi salah satu penyebab pasokan BBM di daerah itu sering kali mengalami keterlambatan. Kondisi ini lah yang menyebabkan harga BBM dan biaya transportasi di daerah tersebut menjadi sangat tinggi.

Mutu pelayanan kesehatan yang rendah juga menjadi tantangan selanjutnya yang harus segera diperbaiki. Dinas Kesehatan Asmat menuturkan bahwa petugas Puskesmas Pembantu (Pustu) seringkali tidak berada di tempat jika dibutuhkan. Selain itu, banyak anak- anak yang tidak dapat diimunisasi karena SDM yang berwenang dan dapat melakukan suntik imunisasi tidak ada. Menteri Kesehatan pun menyatakan bahwa sampai saat ini masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan kesehatan. Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan penguatan puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat (https://www.cnnindonesia.com,01/02)

Melihat kasus wabah gizi buruk Asmat tersebut, maka pemerintah harus sesegera mungkin melakukan pembangunan akses ke wilayah Asmat. Hal ini sangat penting karena dengan melakukan pembangunan akses maka penanggulangan akan lebih mudah. Pertama, terkait faktor ketersediaan pangan sebagai penyebab gizi buruk. Jika akses ke Asmat sudah dibangun, maka pemerintah dapat dengan mudah mendistribusikan bahan makanan ke wilayah tersebut.

Kedua, terkait kemudahan layanan kesehatan. Akses juga akan mempengaruhi kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dan mempermudah distribusi obat-obatan serta alat kesehatan. Ketiga, kemudahan akses juga menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan jika suatu wilayah sangat terisolir, banyak orang (dalam hal ini tenaga kesehatan) akan enggan untuk menetap di wilayah tersebut. Jangan sampai program dari pemerintah untuk penguatan puskesmas tidak diimbangi ketersediaan tenaga kesehatan yang mumpuni untuk perbaikan status gizi Asmat.

Umi Lutfiah, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, [email protected]

Komentar