Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Foto Metrotvnews.com

MPR Harus Tingkatkan Kinerja

SIDANG Paripurna MPR RI resmi menetapkan dan melantik politikus PDI Perjuangan Ahmad Basarah, Ahmad Muzani (Gerindra), dan Muhaimin Iskandar (PKB) sebagai pemimpin MPR, kemarin. Dengan bertambahnya jumlah pemimpin itu, kinerja MPR harus meningkat.

Dengan pelantikan Basarah, Muzani, dan Muhaimin tersebut, kini pemimpin MPR berjumlah delapan dari sebelumnya lima orang.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan rapat gabungan telah bermusyawarah dan menyepakati untuk menindaklanjuti Pasal 15 dan Pasal 427 A UU tentang MD3 bahwa terdapat penambahan jumlah pemimpin MPR periode 2014-2019 untuk jabatan Wakil Ketua MPR sebanyak tiga orang.

Penambahan itu diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam Pemilu 2014, urutan kesatu, ketiga, dan keenam.

Pengucapan sumpah dan janji pemimpin baru MPR tersebut dipandu Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Namun, prosesi pelantikan itu tak dihadiri Fraksi PPP dengan alasan sejak awal mereka menolak revisi UU MD3. Sebaliknya Partai NasDem, meski juga menolak, tetap hadir karena menganggap persoalan UU MD3 sudah selesai lantaran sudah berlaku.

Pengamat politik dari The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan tambahan pemimpin MPR mutlak dibarengi peningkatan kinerja.

Dia tegaskan, tugas-tugas MPR seperti sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem ketatanegaraan UUD 1945 mesti lebih serius lagi.

“Kedua tugas itu menjadi tugas yang penting dari MPR. Harus lebih serius, bukan hanya sekadar seremonial atau untuk menggugurkan kewajiban belaka,” ujar Arfianto.

Zulkifli Hasan sepakat, penambahan pemimpin MPR harus berimbas pada peningkatan kinerja MPR. Soal pembagian tugas Wakil Ketua MPR, dia menerangkan teknisnya akan diatur Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono.

Menurut Zulkifli, tugas utama pimpinan MPR ialah membumikan Pancasila dan nilai-nilai empat pilar. “Kita berharap ini bisa memperkuat tugas-tugas kita di MPR, apalagi menghadapi tahun politik. Perkembangan situasi berbangsa dan bernegara kita saat ini penting sekali untuk menambah kekuatan kita agar sistem politik betul-betul berlangsung dengan baik.”

Hidupkan GBHN

Zulkifli juga mengingatkan adanya usul untuk menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN) dalam amendemen UUD 1945. Usul itu datang dari Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri.

“Mbak Mega yang ingin ada haluan negara. Adanya pimpinan tiga ini mudah-mudahan dapat mewujudkan bagaimana pentingnya haluan negara yang sudah disepakati itu sehingga ke depannya bisa disiapkan dan dilaksanakan dengan baik,” tandasnya.

Basarah pun berharap amendemen terbatas UUD 1945 bisa terlaksana sebelum 2019. Menurutnya, amendemen akan dilakukan terhadap pasal-pasal yang memuat wewenang MPR, yakni menyusun dan menetapkan GBHN.

“Agar MPR mendapatkan kembali wewenang untuk menyusun dan menetapkan GBHN sehingga bangsa Indonesia kembali akan memiliki haluan bernegara. Dengan haluan bernegara itu kita harapkan tujuan bernegara akan semakin terarah, fokus, dan sampai pada tujuan dengan kerja sama seluruh stakeholder bangsa ini,” ujarnya.

Muzani mengakui penambahan pemimpin MPR berarti menambah beban keuangan negara. Namun, ia yakin kinerja MPR akan lebih baik lagi sehingga penambahan pemimpin lembaga tersebut tak akan sia-sia.

Sumber: Mediaindonesia.

Komentar