Menanti Solusi Praktis dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2025. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa wilayah daerah yang mengundurkan program tersebut hingga pada waktu yang telah ditentukan. Program MBG tidak hanya ditujukan bagi pelajar Indonesia tetapi juga untuk ibu hamil dan menyusui. Program ini tentunya menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah dijalankan sebelum 100 hari sejak pelantikan.

Pelaksanaan makan bergizi gratis menjadi sebagian kecil dari program kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan generasi emas yang akan dicapai tahun 2045. Pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam memperoleh keuntungan demografi secara ekonomi (demography dividend). Demography dividend atau bonus demografi merupakan satu konsep yang merujuk pada kondisi ketika suatu negara memiliki proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, karena meningkatnya jumlah angkatan kerja yang dapat berkontribusi terhadap  pembangunan.

Menurut Adioetomo, S. M., dan Pardede, E. L (2018), terdapat empat komponen penting dalam menyiapkan generasi berkualitas dan menguntungkan secara ekonomi. Empat komponen tersebut antara lain pendidikan, kesehatan, paket kebijakan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja, serta tata kelola institusi pemerintah. Pada konteks pendidikan, program makan bergizi gratis dianggap sebagai bagian dari intervensi pemerintah dalam menyediakan nutrisi bagi pelajar Indonesia guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menyerap proses transfer pelajaran yang lebih baik.

Program perbaikan nutrisi melalui MBG pada hakikatnya telah dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah negara Jepang. Di Jepang, istilah makan siang yang dilakukan di sekolah disebut sebagai makan kyushoku dan telah dimulai sejak tahun 2004. Program ini menyasar 99% siswa sekolah dasar dan 82% siswa sekolah menengah pertama. Pada praktiknya, selain diberikan makan siang, siswa di Jepang diberdayakan untuk melayani siswa lainnya. Hal ini untuk membantu mengajarkan tanggung jawab dan rasa hormat kepada anak-anak, termasuk membersihkan lingkungan sekitar (detik.com,10/10/2024).

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan program MBG melibatkan banyak pihak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang berpesan agar  program MBG ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak elemen  penggerak ekonomi. Terutama terkait pengadaan tender melalui penyedia jasa pihak ketiga (vendor). Padahal, kegiatan pengadaan tender dalam kerjasama kemitraan ini cenderung memiliki resiko dan rentan dalam penyimpangan termasuk tindak pidana korupsi. Namun demikian, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa mengatakan terdapat tiga sektor utama yang mendapat pengawasan yakni pasar digital, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. M. Fanshurullah juga menyebutkan MBG masuk dalam pengawasan sektor ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian lebih karena melibatkan banyak bidang usaha (tempo.co, 9/1/2025).

Lebih lanjut, pihak yang banyak terlibat lainnya dalam penyelenggaraan program MBG salah satunya adalah jasa katering. Penggunaan jasa katering dapat mendukung efektivitas program. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah komponen yang perlu dipertimbangkan misalnya, standar mutu pangan, ahli gizi yang dilibatkan, tingkat kebersihan tempat masak, jarak antar lokasi, serta tata kelola limbah.

Penggunaan jasa katering tentu akan memberikan dampak dari berbagai sisi. Sisi positifnya bahwa penyelenggara program MBG akan meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi para pelaku jasa katering dan penyedia bahan pangan (baik secara langsung maupun tidak langsung). Namun, di sisi negatifnya, jika penyedia katering mengalami kendala (seperti ketiadaan standar wadah makan, keterlambatan atau masalah operasional) maka penyelenggaraan program bisa terganggu. Pemerintah perlu melibatkan jasa kantin yang berada di sekolah dalam membantu mensukseskan program MBG ini.

Pelibatan kantin sekolah dapat menjadi alternatif kemitraan penyelenggaraan yang tentunya tidak terlalu banyak memerlukan akomodasi seperti dukungan transportasi karena hal ini langsung diselenggarakan oleh sekolah. Dengan pelibatan kantin di sekolah dalam pemberian makan bergizi gratis diharapkan kadar nutrisi dan kualitas kesegaran makanan dapat terjaga. Pelibatan kantin sekolah dapat menjadi solusi praktis dari tantangan yang ditemui seperti keterlambatan makanan yang menyebabkan menurunnya kesegaran makanan.

Penyelenggaraan MBG dinilai memberikan dampak positif, terutama bagi penerima manfaat program, termasuk terhadap pihak yang terlibat. Namun demikian, pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan alternatif penyelenggaraan program yang lebih efektif dan efisien. Hal ini disebabkan bahwa program MBG ini tidak hanya diberikan kepada pelajar sekolah, tetapi juga diberikan kepada Ibu hamil dan ibu menyusui. Nutrisi yang diberikan kepada dua kelompok penerima manfaat program pun tentunya akan berbeda-beda. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan efektivitas program maka pemerintah perlu membangun skema penerimaan makan bergizi yang tepat hingga tingkat operasional.

Selain itu, dalam penyelenggaraan program, pelaksana kebijakan perlu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa mitra (termasuk kantin sekolah yang akan ditunjuk) memiliki standar mutu pangan maupun pengerjaan menu makanan bergizi yang telah disepakati oleh pemerintah. Dengan mengedepankan prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu kualitas generasi emas pada tahun 2045.

Dewi Rahmawati Nur Aulia
Peneliti Bidang Sosial
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
dewi@theindonesianinstitute.com

Komentar