Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Membuka Kerangkeng “Yang Terpinggirkan”

Keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan jiwa tampak begitu terang. Dalam buku Social Inclusion and Mental Health (Boardman dkk., 2010), kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah diidentifikasi memiliki risiko masalah kesehatan jiwa lebih tinggi ketimbang kelompok pendapatan lainnya. Pada anak-anak, prevalensi masalah kesehatan jiwa bahkan tiga kali lipat lebih tinggi antara rumah tangga kaya dan miskin (Green dkk., 2005).

Lebih jauh, orang dewasa yang bersentuhan dengan layanan kesehatan jiwa mungkin akan mendapat manfaat perlindungan sosial, walaupun mungkin juga tak memperoleh hak mereka secara penuh. Anak-anak yang tinggal dengan orang dewasa yang menerima manfaat perlindungan sosial tersebut, 2.5 kali lebih berisiko memiliki masalah kesehatan jiwa daripada anak-anak pada umumnya (Meltzer dkk., 2000).

Penelusuran Boardman dkk (2010), orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa menghadapi risiko ekonomi yang tinggi. Biasanya mereka tengah terjerat hutang; tinggal dalam lingkungan yang kumuh dengan tingkat kriminalitas tinggi; pengabaian lingkungan; tinggal di lingkungan sosial dan fisik yang tidak memadai; pengangguran; memiliki pendidikan maupun pelatihan yang terbatas; memiliki jaringan sosial yang sempit; kondisi kesehatan yang terancam; dan ketimpangan akses terhadap layanan sosial dasar.

Apalagi, orang-orang yang pertama kali mendapatkan layanan kesehatan jiwa untuk diagnosis skizofrenia, akan 2.7 sampai 3.5 kali lebih tinggi mengalami berbagai risiko kerugian berlipat daripada populasi umum. Risiko tersebut pun terjadi pada cakupan masalah kesehatan jiwa lainnya, termasuk disabilitas intelektual, penggunaan obat-obatan dan bunuh diri.

Beberapa kelompok yang sangat berisiko mengalami kemiskinan dan masalah kesehatan jiwa, antara lain migran, pencari suaka, pengungsi, tuna wisma, anak-anak terlantar dan mereka dengan disabilitas. Orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa jangka panjang, disabilitas intelektual dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus, menghadapi biaya tambahan sebagai konsekuensi, yang kemudian memperparah pendapatan rendah mereka.

Nahasnya, kemiskinan pada berbagai kelompok tersebut seringkali dipinggirkan. Artikel komentar dari Tampubolon dan Hanandita (2014) menunjukkan bahwa 79 persen studi berbasis masyarakat memperlihatkan hubungan positif yang signifikan antara kesejahteraan di berbagai indikator ukuran kemiskinan dengan peningkatan tingkat gangguan kesehatan jiwa umum, terutama di berbagai negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Riset tersebut pun menguatkan bahwa kebijakan pembangunan banyak mengabaikan kesehatan jiwa dengan beragam sebab. Mulai dari ambiguitas temuan penelitian, ukuran kemiskinan dan kesehatan jiwa yang tidak konsisten dan presisi, sampai kompleksitas keterkaitan dua isu tersebut.

 

Siapa yang Harus Hadir pada Situasi ini?

Tak bisa ditampik, sulit untuk merumuskan solusi tunggal terhadap kelindan isu-isu tersebut. Sekalipun di tingkat kebijakan, solusi sebagai respon Pemerintah Pusat telah menjurus pada strategi pengentasan kemiskinan berbasis kebijakan ekonomi, tantangan lainnya jauh lebih besar. Dorongan komitmen politik, akuntabilitas, dedikasi institusi maupun sinergi pemangku kepentingan masih menjadi pertanyaan.

Prioritas perlindungan sosial saat ini pun masih berkutat pada upah layak, biaya perumahan maupun perawatan anak. Sebab, orang-orang dengan pendapatan rendah sangat dekat dengan layanan pendidikan, perumahan, kesehatan maupun sosial. Namun, kebijakan belum menyentuh pada rentang hidup dan dampak-dampak pada keluarga yang mengkaji ulang bagaimana kesehatan jiwa termasuk di dalamnya.

Konstruksi ulang inisiatif kebijakan memang harus berfokus pada kebutuhan untuk memaksimalkan investasi pada bidang-bidang pengeluaran publik utama. Sayangnya, kemelut ekonomi menjadi tamparan keras atas pengabaian kebijakan terhadap isu kesehatan jiwa. Kebijakan yang membahayakan kesehatan jiwa masyarakat tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Studi dari World Economic Forum (WEF), antara tahun 2011 sampai 2030, menemukan bahwa kerugian output ekonomi berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa diproyeksi mencapai 16.3 triliun dollar US secara global. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan jenis penyakit lainnya, seperti penyakit kardiovaskular, diabetes dan penyakit pernafasan kronis.

Seperti dalam Trautmann dkk. (2016), keterkaitan tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan yang melihat bagaimana kesehatan jiwa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kesehatan yang tidak konsern dengan kesehatan jiwa akan menurunkan anggaran kesehatan dari segi biaya layanan kesehatan. Belum lagi, kebijakan ketenagakerjaan tidak mampu memberi ruang pasar kerja yang luas ketika tidak mampu melihat prevalensi masalah kesehatan jiwa yang berisiko pada angka kematian tenaga kerja.

 

Keterkaitan kemiskinan dan kesehatan jiwa seringkali diglorifikasi tetapi juga tak pernah menjadi prioritas. Peran-peran layanan kesehatan jiwa dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sedikit banyak telah menengok kedekatan dua isu ini. Meskipun begitu, urgensi lainnya ialah memupuk kesadaran untuk membuka jalan terhadap berbagai solusi kemiskinan, menelaah dampak kemiskinan terhadap penerima layanan dan pengalaman mereka, membuka keterbatasan akses atau bahkan peminggiran yang terjadi pada berbagai dimensi sosial-budaya maupun ekonomi.

Pekerja kesehatan jiwa harus bertindak sebagai advokat bagi penerima layanan. Dalam layanan kesehatan jiwa, seharusnya terdapat fokus besar untuk memastikan dampak inklusif secara sosial dengan pendekatan pengalaman penerima manfaat dan intervensi sosial yang tepat. Intervensi tersebut termasuk layanan pencegahan dini, skema ketenagakerjaan yang komprehensif, saran atau konsultasi perlindungan sosial, fasilitas dukungan sebaya, dan program orang tua untuk anak-anak dengan masalah kesehatan jiwa.

Kemiskinan dan ketimpangan tentu bukan potret manis. Hanya saja, pertanyaan paling fundamental yang muncul: bagaimanakah cara menghargai kehidupan manusia dan gambaran masyarakat yang kita harapkan ketika tinggal di dalamnya?

Pertanyaan tersebut perlu kita tanyakan pada diri masing-masing, baik pemerintah dengan komitmen politiknya, profesional kesehatan jiwa dan siapapun yang berani menantang praktik-praktik dan kebijakan untuk meruntuhkan belenggu kengerian yang tak menguntungkan tersebut. Tiada satu pun narasi moral yang dijunjung di sini. Pentingnya mengentaskan kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil adalah poin utama.

 

Nopitri Wahyuni, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, nopitri@theindonesianinstitute.com

Komentar