The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi tahunan, INDONESIA 2024. Salah satu topik di bidang ekonomi berjudul “Kebebasan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia”, yang ditulis oleh Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi TII. Studi ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan content analysis dan ekonometrika dengan menggunakan Autoregressive Distributed Lag (ARDL).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kebebasan ekonomi di Indonesia terlihat menurun sejak tahun 2020, di mana skor tahun 2021 adalah 66,9, tahun 2022 dengan skor 64,4, dan tahun 2023-2024 dengan skor sama, yaitu 63,5. Pada indeks kebebasan ekonomi di tahun 2024, Indonesia berada pada peringkat 10 dari 39 negara di kawasan Asia-Pasifik dan peringkat ke-53 dari 184 negara di dunia dengan peringkat cukup bebas di mana korupsi masih menjadi hambatan serius dalam kelembagaan di Indonesia. Di Indonesia, pilar supremasi hukum yang terdiri dari sub-komponen hak milik, integritas pemerintah, dan efektivitas peradilan masih sangat kurang baik. Adanya penurunan dari sub-komponen hak milik dapat terlihat dari masih terdapat konflik agraria yang menyebabkan kerugian ekonomi hingga menimbulkan tindak kekerasan oleh pemerintah terhadap masyarakat adat dan warga lokal. Pada pilar ukuran pemerintah, Indonesia masih memiliki nilai cukup baik. Pilar ketiga, yaitu efisiensi regulasi juga menunjukkan nilai yang baik di atas rata-rata dunia pada tahun 2024. Kebebasan berbisnis memperlihatkan perbaikan yang cukup signifikan selama 2019-2024. Pilar keempat, yaitu keterbukaan pasar pada sub-komponen kebebasan perdagangan dan kebebasan finansial memiliki nilai lebih tinggi dari rata-rata dunia.
Terkait dengan analisis ekonometrika, keseluruhan variabel memiliki tanda signifikan dalam jangka panjang. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap jejak ekologis, konsumsi energi per kapita juga positif signifikan meningkatkan jejak ekologis, low carbon energy from renewable source memiliki nilai negatif signifikan bagi jejak ekologis, dan integritas pemerintah ternyata positif signifikan meningkatkan jejak ekologis. Hubungan antara integritas pemerintah dengan jejak ekologis sangat kompleks, di mana kurangnya integritas pemerintah mengurangi kepercayaan masyarakat dan vitalitas ekonomi dengan meningkatkan biaya kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan integritas pemerintah di Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan efisien, mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang mengarah pada tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi tersebut melibatkan peningkatan produksi industri, konsumsi energi, dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan jejak ekologis. Dalam jangka pendek, hasil analisis studi ini menunjukkan bahwa hanya PDB per kapita saja yang berpengaruh positif signifikan terhadap jejak ekologis. Sementara, variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan.
Adapun rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama menjabat adalah pertama, pemerintahan Presiden Prabowo harus memperbaiki supremasi hukum termasuk dalam kebijakan hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah, termasuk perbaikan tata kelola di dalam pemerintahannya melalui perbaikan kualitas lembaga ke arah lembaga inklusif yang mendorong transparansi, akuntabilitas., dan keadilan. Pemerintahan Presiden Prabowo harus sadar bahwa semua individu, termasuk entitas publik maupun swasta, dan negara adalah setara dan tunduk pada hukum. Adanya supremasi hukum yang tidak diskriminatif dapat mendorong terciptanya kelembagaan yang bersifat inklusif, yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh individu, serta tidak menghambat individu untuk mengakses sumber daya maupun berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan politik. Lembaga yang inklusif juga dapat memperkuat demokrasi, stabilitas sosial, maupun stabilitas ekonomi.
Kedua, pemerintahan Presiden Prabowo perlu menyeimbangkan integritas pemerintah dengan fokus ke arah pembangunan ekonomi yang berasaskan keberlanjutan, baik melalui pengembangan ekonomi hijau maupun ekonomi biru seperti yang tertuang dalam Asta Cita. Misalnya, dalam mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pemerintah dapat mendorong integritas pemerintah untuk menarik pihak swasta dalam berinvestasi di infrastruktur dan transportasi ramah lingkungan dengan memberikan insentif. Selain itu, pemerintah perlu segera memberlakukan pajak karbon untuk perusahaan yang menghasilkan emisi CO2 tinggi yang dilandasi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan dan pendataan, serta penggunaan pajak karbon tersebut. Pemerintahan Presiden Prabowo juga perlu memberikan insentif fiskal atau subsidi bagi investasi dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, atau geothermal untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta mendorong proses kebijakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
