The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Update Indonesia edisi April 2025 membuka laporan utamanya dengan isu yang kian relevan: ancaman kesehatan mental dalam bayang-bayang kebijakan negara. Di tengah semakin kompleksnya kebijakan publik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan warga, laporan ini menelaah bagaimana regulasi baik yang menyangkut sektor pendidikan, ketenagakerjaan, maupun keamanan sosial dapat menimbulkan tekanan psikologis, terutama bagi kelompok rentan. Dengan menyoroti kurangnya infrastruktur dan kebijakan dukungan terhadap kesehatan mental, laporan ini menjadi refleksi penting atas dampak tidak langsung dari desain kebijakan nasional.
Di bidang politik, kami menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala daerah oleh calon legislatif terpilih. Kajian ini tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga menyajikan analisis mengenai etika demokrasi, potensi konflik kepentingan, dan dampaknya terhadap integritas sistem pemilu. Di tengah semangat memperkuat representasi politik yang kredibel, putusan ini menimbulkan perdebatan penting: apakah fleksibilitas hukum ini akan memperkuat atau justru melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.
Untuk isu ekonomi, kami menghadirkan dua pembahasan utama yang saling berkaitan. Pertama, ulasan tentang utang publik, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan iklim di Indonesia yang mengevaluasi sejauh mana kebijakan fiskal saat ini memperhitungkan risiko lingkungan dan generasi mendatang. Artikel ini menantang pandangan konvensional bahwa pertumbuhan harus dicapai dengan mengorbankan keberlanjutan. Kedua, kami menyuguhkan analisis tentang keterkaitan antara demokrasi dan perubahan iklim, dengan menyoroti bagaimana negara-negara dengan sistem demokrasi terbuka cenderung memiliki kebijakan iklim yang lebih ambisius dan partisipatif.
Di bidang hukum, edisi kali ini membahas dua isu strategis. Pertama, soal peran TNI di ruang siber setelah revisi UU TNI. Pembahasan ini penting untuk melihat bagaimana perluasan mandat militer ke domain digital perlu diimbangi dengan pengawasan sipil dan perlindungan kebebasan berekspresi. Kedua, kajian mengenai fast-track legislation menggambarkan bagaimana prosedur percepatan legislasi yang sering diterapkan pemerintah dan DPR.
Melalui topik-topik ini, Update Indonesia ingin mengajak pembaca melihat bagaimana interaksi antara kebijakan, institusi, dan masyarakat membentuk arah masa depan Indonesia. Publikasi bulanan ini diharapkan dapat menjadi sumber analisis dan pemikiran kritis yang berguna bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memahami perkembangan isu-isu krusial di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial di Indonesia.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
