The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Sudah 20 tahun Pemerintah mengamanatkan otonomi khusus (otsus) kepada Papua yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Otonomi Khusus Papua memberi harapan kepada masyarakat Papua untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat Papua dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Namun, data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa Papua dan Papua Barat menjadi ...

The July 2021 edition of the Indonesian Update features a main report regarding the polemics over the issuance of a Joint Decree (SKB) of the Minister of Communication and Information (Menkominfo), the Chief of the Indonesian National Police (Kapolri), and the Attorney General, which will serve as guidelines for law enforcement officers to handle the cases of violation of the ...

Update Indonesia edisi Juli 2021 mengangkat laporan utama mengenai polemik tentang keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung yang akan dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Namun, pedoman implementasi UU ITE yang dituangkan dalam SKB tersebut belum ...

The June 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the Government’s plan to amend the Law (UU) on Taxation. One of the changes proposed by the Government is related to the rate of value added tax (VAT). The increase in the VAT rate is planned to be applied to products such as basic necessities and other ...

Kebebasan berekspresi menjadi salah satu isu yang paling mengemuka di tengah refleksi 23 tahun Reformasi di Indonesia. Terlebih, hal ini menjadi keprihatinan bersama ketika maraknya pemidanaan terhadap beberapa aktivis demokrasi yang bersuara kritis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sejatinya diperuntukkan untuk melindungi warga negara di ruang digital. Namun dalam praktiknya, undang-undang tersebut ...

Update Indonesia edisi Juni 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Pemerintah untuk mengubah Undang-Undang (UU) tentang Perpajakan. Salah satu perubahan yang diusulkan oleh Pemerintah adalah terkait dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan tarif PPN ini diwacanakan untuk diterapkan terhadap produk seperti sembako dan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, bahkan jasa pendidikan. alasan pemerintah menaikkan tarif PPN ...

Kajian tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dengan tema “Menilik Kebijakan di Masa Pandemi COVID-19 dan Problematika Penyelenggaraan Sektor Publik” hadir dengan subtema menarik dan aktual. Kajian kali ini masih dilatarbelakangi oleh konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Konteks lain yang juga masih menarik untuk diangkat adalah seputar aspek politik dan hukum, baik ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), would like to share a study on Promoting and Protecting Citizens’ Freedom of Expression Towards the Government in Digital Space in Indonesia. This study, supported by the Atlas Network, was conducted using a qualitative approach. Data collection was conducted out from January to mid-May 2021, using the document study method and ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), ingin membagikan studi tentang “Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia”. Studi yang didukung oleh Atlas Network ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan pada Januari hingga pertengahan Mei 2021, dengan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan. Studi ini bertujuan untuk memahami ...