Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Update Indonesia — Volume XIV, No.7 – Juli 2020 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Juli 2020 mengangkat laporan utama mengenai kebijakan belanja pemerintah di masa pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19). Topik ini juga dipilih untuk merespons kemarahan Presiden Joko Widodo yang disulut oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah untuk mengatasi dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Di bidang Hukum, Update Indonesia membahas tentang wajah penegakan hukum di Indonesia melalui kasus Djoko Tjandra dan Harun Masiku. Kedua kasus tersebut memperlihatkan betapa bobroknya sistem hukum yang telah terbangun di Indonesia. Selain itu, kami membahas tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah revisi undang-undang dan pelantikan kepemimpinan komisioner baru.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang verifikasi faktual untuk bakal pasangan calon (paslon) perseorangan Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Pilkada 2020). Selain tahapan verifikasi faktual, kami juga membahas tentang aktivitas pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih dalam Pilkada 2020. Selanjutnya, kami membahas tentang kepemimpinan aktor strategis yang terdiri dari berbagai pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kian diuji di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, kami juga membahas tentang polemik pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) dan tarik-menarik kepentingan dalam proses pembahasannya, baik dari sisi pemerintah maupun DPR.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang memperkuat perlindungan sosial di era adaptasi kebiasaan baru. Selain itu, kami membahas tentang penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) pada Program Legislasi Nasional (Proglenas) 2020. Kemudian, kami juga membahas tentang pembenahan pelayanan kesehatan di masa COVID-19 yang perlu dilakukan melalui adaptasi dan inovasi.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Komentar