Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia Jelang Kepemimpinan ASEAN di 2023

Setelah sukses menjadi Presidensi Group of Twenty (G20), Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 2023. Hal tersebut diputuskan pada Upacara Penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 di Hotel Sokha Phnom Penh pada hari Minggu (13/11) (setneg.go.id, 13/11/2022). Berbeda dengan G20, kepemimpinan ASEAN merupakan pertemuan negara-negara Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, hingga menjaga kestabilan geopolitik di tingkat regional.

Kesempatan memegang kepemimpinan ASEAN tahun 2023 menurut Presiden Joko Widodo tentunya akan menjadikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan (epicentrum of growth). Pada saat yang sama ketika penyerahan estafet kepemimpinan, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan ASEAN harus menjadi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan.

Target yang diterapkan Indonesia menjelang terselenggaranya KTT ASEAN di tahun 2023 tentunya memiliki tantangan dan peluang yang cukup besar. Dalam hal ini, kepemimpinan ASEAN tahun 2023 dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan kemajuan infrastruktur keuangan dan kestabilan perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, untuk meningkatkan Payment Digital Connectivity yang lebih luas.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyebutkan bahwa penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) akan diberlakukan di empat negara ASEAN. Di antaranya adalah Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand (Indonesia.go.id, 14/11/2022). Sebelumnya, pembahasan tersebut sudah dilakukan pada pertemuan KTT G20 di Bali. Diharapkan, ketika ASEAN 2023 terselenggara di Indonesia, rencana tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembayaran digital lingkup regional

Selain peluang untuk memperluas infrastruktur pembayaran global, juga terdapat tantangan dari segi fiskal, keuangan, dan kondisi geopolitik regional. Tantangan tersebut juga masih meliputi pemulihan ekonomi pasca pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) dan dupaya menciptakan perdamaian global dan regional.

Dengan demikian, pemerintah negara-negara ASEAN perlu menyelesaikan tantangan fiskal dengan cara meminimalisir anggaran untuk mengatasi krisis dan mengalokasikannya ke dalam prioritas perekonomian. Mengingat perdagangan internasional di regional Asia Tenggara masih terkoneksi erat dengan China, sudah semestinya negara membentengi fiskalnya dengan cara mengalokasikan anggaran pada dana darurat, seperti fokus pada keamanan pangan dan ketahanan negara.

Begitu pula dalam menghadapi tantangan finansial, kesempatan KTT ASEAN di Indonesia juga perlu bersinergi dalam penguatan lembaga keuangan sebagai bentuk antisipasi kemungkinan terburuk dari adanya krisis. Kebijakan finansial antar negara harus bersinergi dengan terlebih dahulu meredamkan konflik regional yang terjadi seperti di Myanmar. Kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan Indonesia dalam mewujudkan lingkungan dan kerja sama regional yang kondusif dalam rangka kerja sama internasional maupun pembangunan Indonesia yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

 

Nuri Resti Chayyani

Peneliti Bidang Ekonomi

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

nurirestic@theindonesianinstitute.com

Komentar