Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: Umi Lutfiah

Nilai Sudah Tak Relevan, Pengamat Dorong Revisi UU Perkawinan

Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan ...

Read More »

Pengamat Sosial Dorong Revisi Undang-undang Perkawinan

JAKARTA  – Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat ...

Read More »

Pengamat Dorong Revisi UU Perkawinan

Jakarta – Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat ...

Read More »

Pengamat dorong revisi UU perkawinan

Jakarta – Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat ...

Read More »

Pengamat Dorong Revisi UU Perkawinan

Jakarta,- Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat melangsungkan ...

Read More »

Semua Pihak di Daerah Perlu Perhatikan Perbaikan Gizi Balita

JAKARTA – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Umi Lutfiah mengingatkan tentang pentingnya semua pihak di daerah untuk memperhatikan soal perbaikan gizi bagi balita jangan sampai terjadi wabah gizi buruk banyak korban seperti dialami oleh suku Asmat awal tahun 2018. “Wabah gizi buruk seperti Asmat tidak hanya dapat ditangani dengan perbaikan layanan kesehatan dan pemberian makanan berigizi balita- Penanganan dari aspek ...

Read More »

Nasib Isu Kesehatan Dalam Pilkada 2018

Juni mendatang akan dilangsungkan Pilkada 2018 di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Para kandidat sudah mulai mensosialisasikan visi misi dan program kerja masing-masing sebagai bahan kampanye. Tujuannya jelas, untuk menarik simpati masyarakat, mendulang banyak suara, dan menjadi jawara di Pilkada 2018. Lalu, apakah isu kesehatan juga menjadi prioritas dari para kandidat? Untuk menjawabnya tentu membutuhkan data visi misi ...

Read More »

Mana Cuti Melahirkan yang Mesti Dipilih, Suami atau Istri?

Baru-baru ini muncul kebijakan baru terkait cuti PNS bagi istrinya yang melahirkan. Cuti ini termasuk ke dalam cuti alasan penting (CAP) dengan durasi paling lama 1 bulan. Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017, jenis cuti ini akan diberikan oleh Pejabat yang Berwenang setelah suami melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan. Selama proses cuti ini, suami ...

Read More »

Tambal Sulam Defisit BPJS Dengan Pajak Cukai Rokok

Mengalokasikan pajak dan cukai rokok dipandang pemerintah sebagai salah satu cara efektif untuk ‘menambal’ defisit yang tengah dialami oleh BPJS Kesehatan. Konsep ini telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan P.S. Brodjonegoro mewajibkan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk mengalokasikan 50 persen penerimaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan hukum (CNNIndonesia, 3/18). Lalu, apakah skeman ini cukup untuk ...

Read More »