Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Soal Pelarangan Mudik dan Pengenaan Sanksinya

Negara-negara di berbagai belahan dunia, tampaknya masih terus mencari formulasi langkah yang tepat untuk mengatasi penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19). Mulai dari hal-hal yang bersifat medis seperti memproduksi obat atau vaksin, hingga mengambil langkah-langkah kebijakan taktis. Semuanya dapat dikatakan masih bergumul dengan ketidakpastian. Untuk itu, perbincangan terkait pandemi ini, tentu masih akan terus menghangat selama setahun hingga dua tahun ...

Read More »

Peraturan soal PSBB Belum Cukup Kuat, Indonesia Bisa Tiru Belanda

Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia dinilai belum memiliki daya paksa yang kuat untuk dapat ditaati masyarakat. Dalam laporan April 2020, Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y. Guzasiah mengatakan PP Nomor 21/2020 yang diterbitkan pada 31 Maret 2020 lalu sekadar formalitas belaka. Menurutnya, ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XIV, No.4 – April 2020 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi April 2020 mengangkat laporan utama mengenai Penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia dalam kacamata hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Polemik ini muncul menyusul adanya kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan karantina wilayahnya. Padahal keputusan untuk melakukan karantina wilayah atau tidak merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di bidang ekonomi, ...

Read More »

Kebijakan PSBB Dinilai Harus Sejalan dengan Kekompakan Pemerintah Pusat dan Daerah

INDOZONE.ID – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, menilai pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus didukung dengan solidnya koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusan dan Daerah. Hal ini menjadi syarat mutlak jika ingin kebijakan PSBB berjalan secara efektif. “Sudah saatnya untuk menghilangkan ego sektoral dalam pelaksanaan kebijakan ini. Walaupun kebijakan ini diputuskan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah ...

Read More »