Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diminta tidak memaksakan menunjuk perwira Polri sebagai pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Menurut pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono, hal itu jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan. “Jika alasan penunjukan untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, maka seyogyanya pencegahan kerawanan itu menjadi kewenangan TNI dan Polri, bukan seorang plt gubernur,” ujarnya kepada wartawan, ...

Read More »