Senin, 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Perppu ini diterbitkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan bahwa UU No. 17/2013 tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...

JAKARTA – Kandidat peraih Doctor of Philosophy (PhD) di Pennsylvania University Amerika Serikat, Akhmad Sahal mempertanyakan keabsahan Hizbut Thahir Indonesia (HTI) sebagai organisasi massa yang resmi dibubarkan oleh pemerintah. Ia mengungkapkan Hizbut Thahir merupakan partai politik transnasional yang masuk ke Indonesia sebagai organisasi massa. “Yang perlu dipertanyakan adalah HTI apakah ormas atau organisasi politik. Padahal mereka adalah organisasi politik transnasional. Mereka ...

Jakarta: Akademisi sekaligus Pengurus Cabang Istimewa Nadhlatul Ulama (PCINU) Amerika-Kanada, Akhmad Sahal mengatakan pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lebih berbahaya dibanding makar. Sebab menurut Sahal tujuan utama makar adalah menggulingkan negara, sementara tujuan HTI adalah menggulingkan ideologi negara dari Pancasila menjadi Khilafah. “Jadi menurut saya jauh lebih berbahaya daripada makar,” ujarnya dalam diskusi mengenai ‘Konflik Keagamaan dan Hak Asasi Manusia’ di ...

Pada Senin, 8 Mei 2017, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengumumkan akan melakukan langkah-langkah hukum untuk membubarkan Organisasi Massa (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI mendapatkan status sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU-00282.60.10.2014 di mana dalam surat Keputusan tersebut ia disebut sebagai perkumpulan yang berstatus badan ...