The September 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the plan of the People’s Consultative Assembly (MPR) to revive the state policy, which is now known as the Principles of State Policy (PPHN). This would certainly be a setback, as in the past, Indonesia had implemented a future development pattern through the GBHN established by the ...

Update Indonesia edisi September 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menghidupkan kembali haluan negara yang kini bernama Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal ini tentunya menjadi kemunduran, dimana Indonesia pernah menjalankan pola pembangunan berjangka melalui GBHN yang dibentuk oleh MPR. Dan dalam sejarahnya, GBHN dapat dijadikan alasan untuk memakzulkan presiden. Dengan begitu, maka peluang pengulangan sejarah melalui pemakzulan ...

The September 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the polemics over the idea of reviving the function and existence of the State Policy Guidelines (GBHN). This theme is very relevant because the revival of the GBHN discourse will actually damage and disrupt the improved government system, legislation system, and reform. On the economy, the Indonesian ...

Update Indonesia edisi September 2019 mengangkat laporan utama mengenai polemik upaya menghidupkan kembali fungsi dan keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tema ini sangat relevan karena dengan dihidupkannya kembali wacana GBHN, justru akan merusak dan mengacaukan sistem pemerintahan dan sistem peraturan perundang-undangan yang selama ini telah mengalami perbaikan, serta perjuangan reformasi. Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. ...

Wacana untuk menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali menjadi sorotan publik di awal tahun 2016. Melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Tahun 2016 ini mengangkat gagasan untuk mendorong pemberlakukan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau program Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Menurut Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas ...