Negara-negara di berbagai belahan dunia, tampaknya masih terus mencari formulasi langkah yang tepat untuk mengatasi penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19). Mulai dari hal-hal yang bersifat medis seperti memproduksi obat atau vaksin, hingga mengambil langkah-langkah kebijakan taktis. Semuanya dapat dikatakan masih bergumul dengan ketidakpastian. Untuk itu, perbincangan terkait pandemi ini, tentu masih akan terus menghangat selama setahun hingga dua tahun ...

Penyaluran bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta banyak yang tidak tepat sasaran. Salah satu anggota DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak, mengaku masuk dalam data penerima bansos. Jhonny yang bukan termasuk kategori penerima bansos diketahui masuk sebagai penerima bansos untuk Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Ia pun menyatakan akan menolak bansos tersebut. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) siap untuk menyalurkan skema bantuan sosial (bansos) sebagai respons penanganan Covid-19 bagi kelompok masyarakat rentan. Secara simbolik, Kemensos melepas distribusi bansos sembako di DKI Jakarta dan menyusul daerah lainnya. Namun pemerintah harus memperbarui data masyarakat yang berhak menerima bansos. Apalagi, menurut peneliti bidang sosial The Indonesian Institute, Nopitri Wahyuni, di masa ...

Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April, dan di tengah pandemic COVID-19, seharusnya menjadi momentum untuk refleksi dan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan Indonesia, serta mendesak agenda pemberdayaan perempuan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Dalam disertasinya yang juga menganalisis tentang topik pemberdayaan perempuan (Muchtar, 2017), ...

Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia dinilai belum memiliki daya paksa yang kuat untuk dapat ditaati masyarakat. Dalam laporan April 2020, Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y. Guzasiah mengatakan PP Nomor 21/2020 yang diterbitkan pada 31 Maret 2020 lalu sekadar formalitas belaka. Menurutnya, ...

Pada Senin, 13 April 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), meminta data informasi terkait COVID-19, terintegrasi dan terbuka. Penyataan Presiden Jokowi ini merespons adanya kecurigaan adanya pembatasan dan tidak sinkronnya data jumlah kasus COVID-19 di sejumlah daerah. Misalnya, hingga tanggal 13 April, Pemerintah Provinsi Banten, salah satu provinsi dengan ...

Update Indonesia edisi April 2020 mengangkat laporan utama mengenai Penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia dalam kacamata hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Polemik ini muncul menyusul adanya kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan karantina wilayahnya. Padahal keputusan untuk melakukan karantina wilayah atau tidak merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di bidang ekonomi, ...

INDOZONE.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya sudah sejak awal transparan mengenai data kasus virus corona (Covid-19) di Ibu Kota. Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sama sekali tidak menutupi informasi tentang virus corona. “Kami dari awal selalu transparan. Kami di Jakarta selalu sampaikan dari akhir Februari, awal Maret semua kasus yang ada di Jakarta, disampaikan apa ...

INDOZONE.ID – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta jajarannya untuk mengintegrasikan dan membuka data terkait virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Namun Arfianto menekankan, jangan sampai ada lagi silo mentality (tetutup berbagi informasi) yang pada akhirnya menghambat implementasi keterbukaan data ini. “Pesan Pak Jokowi jelas, yaitu memerintahkan kepada ...

AKURAT.CO, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono mengapresiasi penyataan Presiden Joko Widodo yang meminta jajarannya untuk mengintegrasikan dan membuka data terkait Covid-19 patut diapresiasi. Namun demikian, Arfianto berharap jangan sampai ada lagi silo mentality yang pada akhirnya menghambat implementasi keterbukaan data ini. “Pesan Pak Jokowi jelas, yaitu memerintahkan kepada jajarannya untuk mengimplementasikan keterbukaan data publik dalam penanganan ...