The Constitutional Court (MK), through MK Decision Number 137/PUU-XIII/2015, annulled the rules on the authority of the Minister of Home Affairs (Mendagri) to cancel local government regulations (Perdas). The judicial review of Law No. 23/2014 on the authority of the Mendagri to revoke Perda was submitted by the Association of District Governments of Indonesia (Apkasi) and friends in 2015. The ...

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Putusan tersebut disampaikan Majelis Hakim MK dalam Sidang Perkara No. 137/ PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada ...