Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Foto TII

Menimbang Konvensi Capres dan Cawapres Partai-Partai Islam

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Arfianto Purbolaksono*

Wacana tentang konvensi calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) mulai hangat kembali dibicarakan, setelah terakhir konvensi dilakukan oleh Partai Golkar Tahun 2004.

Baru-baru ini, selain Partai Demokrat, rencananya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga akan menggelar konvensi Capres-Cawapres. Menarik bagi penulis untuk menyimak konvensi yang dilakukan oleh PPP.

Alasannya adalah ditengah kecenderungan elektabilitas partai-partai Islam yang menurun, PPP sebagai salah satu partai politik Islam membuat terobosan dengan konvensi capres dan cawapres-nya guna memunculkan tokoh-tokoh alternatif menuju transisi kepemimpinan nasional 2014.

Elektabilitas Partai-Partai Islam
Rencana konvensi yang akan dilakukan PPP, merupakan sebuah respon dari lemahnya elektabilitas partai yang berideologi atau berbasis massa Islam.

Hasil Lingkaran Survei Indonesia merilis pada bulan Maret 2013, Partai yang berideologi Islam atau berbasis massa Islam  (Selain PBB) sebagai partai politik peserta Pemilu 2014 yakni, PPP, PKB, PAN, dan PKS hanya memperoleh dukungan suara di bawah 5 persen.

Elektabilitas PKB tercatat 4,5 persen, PPP 4 persen, PAN 4 persen, dan PKS 3,7 persen. Kalah dengan partai yang berbasis nasionalis seperti Partai Golkar, PDI P, Partai Demokrat, Partai Gerindra.

Sejalan dengan elektabilitas partai, elektabilitas tokoh-tokoh partai Islam itu sangat rendah. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa memperoleh dukungan 6,4 persen. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali 1,9 persen, Ketua Umum PKS Anis Matta 1,1 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 1,6 persen.

Membangun Asa Capres-Cawapres Dari Koalisi Partai-Partai Islam
Bercermin dari hasil survei LSI diatas, maka sudah seharusnya disikapi oleh partai Islam atau berbasis massa Islam untuk memperbaiki elektabilitasnya.

Rendahnya elektabilitas partai Islam serta tokoh-tokohnya disebabkan pertama, partai Islam dianggap hanya akan mengakomodir kepentingan golongan. Kedua, partai Islam masih dipandang oligarki. Ketiga, karena rendahnya sumber daya finansial untuk publikasi dari tokoh-tokoh tersebut.

Dari permasalahan diatas, konvensi capres dan cawapres yang akan dilakukan oleh PPP bisa menjadi terobosan dalam meningkatkan elektabilitas.

Namun menurut penulis, alangkah lebih baik-nya jika konvensi capres-cawapres juga dilakukan secara bersamaan dengan membangun koalisi partai-partai yang berideologi dan berbasis massa Islam sejak dini.

Alasannya adalah melihat kecenderungan elektabilitas masing-masing partai Islam yang tidak lebih dari 5% suara nasional. Sudah barang tentu partai-partai Islam harus membuat pilihan untuk bergabung dalam suatu koalisi jika ingin mengusung capres-cawapresnya.

Hal ini dilakukan, mengingat bahwa capres dan cawapres hanya dapat diusung oleh partai maupun gabungan partai yang memiliki prosentase 20% suara nasional.

Pembentukan koalisi harus didahului oleh kesepemahaman ideologi sehingga dapat diformulasikan ke dalam komitmen koalisi. Komitmen tersebut dapat berupa kesamaan platform, visi misi, serta program, dalam rangka mengusung capres dan cawapres.

Konvensi Capres-Cawapres Koalisi Partai Islam
Pemilihan capres dan cawapres dari koalisi partai Islam dapat dilakukan dengan metode konvensi. Konvensi merupakan sarana pendidikan politik sekaligus kampanye guna meningkatkan popularitas parpol serta capres-cawapres menuju pemilu 2014. Selain itu, konvensi juga diharapkan mendobrak pandangan oligarki yang sering disematkan kepada partai-partai Islam.

Konvensi sendiri, diselenggarakan oleh komite konvensi yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing parpol koalisi. Komite konvensi yang nantinya akan merumuskan mekanisme pelaksanaan konvensi. Secara prinsip mekanisme konvensi harus berdasarkan pelaksanaan nilai keadilan (al-adl), egliterianisme (al-mushawah), dan musyawarah (syura).

Pilihan-pilihan mekanisme konvensi dapat dilakukan, seperti dengan sistem pendelegasian dari masing-masing partai secara proposional yang mengikutsertakan pimpinan wilayah maupun pendelegasian yang hanya diikuti Dewan Pimpinan Pusat masing-masing parpol.

Pilihan-pilihan ini menjadi penting guna mengatur pelaksanaan konvensi sekaligus menjawab kekhawatiran munculnya politik uang, perpecahan koalisi hingga internal partai.

Penulis: Lahir di Jakarta, 15 Februari 1985, menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP), Universitas Jenderal Soedirman. Semasa kuliah, pria yang biasa disapa Anto ini, aktif di organisasi kemahasiswaan di Purwokerto. Saat ini  Anto bergabung dengan The Indonesia Institute sebagai Peneliti Junior Bidang Politik.

Komentar