PENELITI Bidang Ekonomi The Indonesian Institute Muhamad Rifki Fadilah menilai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di sektor pariwisata selama pandemi covid-19 ini masih minim. Terutama dalam proses penyampaian sosialisasinya kepada publik.

Padahal dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan, menurut Rifki, sudah cukup responsif untuk memitigasi sektor pariwisata. Hal ini terlihat dari kebijakan jadwal tahap-tahap pemulihan sektor pariwisata yang disesuaikan dengan proyeksi berakhirnya pandemi covid-19 yang dikeluarkan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19.

“Hal ini dapat dilihat dari website Kemenparekraf yang hingga kajian ini dibuat, masih belum menampilkan informasi yang jelas dan detil mengenai langkah apa yang diambil oleh Kemenparekraf dalam merespons dampak Covid-19 ke sektor pariwisata,” kritiknya melalui Media Indonesia, Selasa (30/6).

Pasalnya, menurut Rifki hal ini menjadi persoalan yang cukup serius karena dapat menimbulkan fenomena informasi asimetris. Implikasi berikutnya adalah pelaku-pelaku di sektor pariwisata dan para wisatawan pun memiliki gap information dengan para pemangku kepentingan terkait.

Atas dasar ini, Rifki mengusulkan Kemenparekraf perlu memperbaiki pola komunikasi publik, misalnya dengan membuat kanal khusus mengenai informasi covid-19 dan dampaknya kepada sektor pariwisata, serta kebijakan Kemenparekraf dan evaluasi kebijakan yang sudah dijalankan selama ini.

Kemudian, untuk memasuki masa kenormalan baru, Kemenparekraf, Pemda, dan Dinas Pariwisata Daerah perlu memastikan bahwa semua tempat wisata telah bebas dari sentimen negatif covid-19.

“Salah satunya adalah dengan menyiapkan protokol dan prosedur yang detil untuk para wisatawan sebelum memulai perjalanan wisata,” tutupnya. (OL-7)

https://mediaindonesia.com/read/detail/324376-kebijakan-pariwisata-di-masa-pandemi-dinilai-kurang-sosialisasi